Perppu Cipta Kerja dibutuhkan dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang bakal sulit dan gejalanya sudah mulai terlihat.
Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Hukum dan HAM membantah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan mendadak. Menurut pemerintah, Perppu Cipta Kerja dibutuhkan dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang bakal sulit tahun ini.
Plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Dahana Putra mengatakan, pada saat ini, Indonesia dihadapkan dengan kondisi perekonomian global sebagai berikut: terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga ; permasalahan supply chain atau mata rantai pasokan yang dalam berdampak pada keterbatasan suplai, terutama pada barang-barang pokok, seperti makanan dan energi.
"Perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat," kata Dahana Putra, dalam siaran persnya yang dikutip Beritasatu.com, Kamis .Penerbitan Perppu Cipta Kerja Tidak Langgar Prosedur "Dengan demikian penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi sangat urgen dan penting dalam mencegah terjadinya krisis perekonomian dan untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha," tambahnya.
Lantas apa yang menjadi urgensi keluarnya Perppu? Putusan MK 138/PUU-VII/2009 menetapkan parameter kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Perpu yaitu: Berdasarkan parameter kegentingan yang memaksa tersebut, Presiden berwenang menetapkan Perpu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat UUD NRI Tahun 1945 yang secara atributif memberikan hak istimewa kepada Presiden untuk menerbitkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan memaksa.TAG: Perppu Cipta Kerja Stagflasi Kemenkumham Dahana Putra Beritasatu Bisnis
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Menaker Sebut Perppu Cipta Kerja Lindungi Tenaga Kerja, Sekjen OPSI Sebut Malah Timbulkan PolemikMenurut Sekjen OPSI, hadirnya Perppu Cipta Kerja justru memicu polemik terutama di kalangan pekerja/buruh dan pengusaha.
続きを読む »
Buruh: Perppu Cipta Kerja Bolehkan Pekerja Outsourcing dan Aturannya Tidak Jelas | merdeka.comPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aturan soal tenaga outsourcing malah makin membingungkan dalam Perppu tersebut.
続きを読む »
Kritisi Perppu Cipta Kerja, APINDO Minta Outsourcing Tidak Dibatasi - JawaPos.comBisnis Outsourcing berperan penting dalam membuka lahan pekerjaan di tengah perubahan kebutuhan keterampilan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.
続きを読む »
Penerbitan Perppu Cipta Kerja Tidak Langgar ProsedurKementerian Hukum dan HAM mengatakan penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak melanggar prosedur.
続きを読む »
Apindo Kritik Aturan Upah Minimum di Perppu Cipta Kerja, Ini AlasannyaApindo menyoroti aturan upah minimum dalam Perppu Cipta Kerja yang dikhawatirkan dapat semakin menyusutkan lapangan kerja.
続きを読む »
Kemenakar Pastikan Aturan Cuti Melahirkan Tidak DihapusPerppu Cipta Kerja tidak menghapus aturan cuti melahirkan.
続きを読む »