Kementerian Hukum dan HAM mengatakan penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak melanggar prosedur.
Jakarta, Beritasatu.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai kontroversi sejak pertama kali diterbitkan. Salah satu kritik adalah terkait pelanggaran prosedur dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja. Hal ini diklarifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"Dalam setiap kebijakan pemerintah ataupun pada saat diterbitkannya suatu regulasi tidak terlepas dari adanya pro dan kontra, termasuk saat ditetapkannya Perppu Cipta Kerja.
Putusan MK 138/PUU-VII/2009 menetapkan parameter kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Perpu yaitu: Berdasarkan parameter kegentingan yang memaksa tersebut, Presiden berwenang menetapkan Perpu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat UUD NRI Tahun 1945 yang secara atributif memberikan hak istimewa kepada Presiden untuk menerbitkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Dahana mengatakan, setelah presiden menetapkan Perpu, tentunya Perpu tersebut harus diajukan ...
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Mahfud Md: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif PresidenMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut penerbitan Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif Presiden.
続きを読む »
Fahri Sebut Penerbitan Perppu Cipta Kerja Dipaksakan - JawaPos.comFahri Bachmid juga menegaskan, Perppu pada hakikatnya merupakan keputusan presiden yang ditetapkan dengan mengesampingkan DPR.
続きを読む »
Ma'ruf Amin Beri Penjelasan soal Alasan Penerbitan Perppu Cipta KerjaWapres Ma'ruf Amin memberikan alasan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Cipta Kerja.
続きを読む »
Anggota DPR Pertanyakan Faktor Kegentingan Penerbitan Perppu Cipta KerjaAnggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan aspek kegentingan dalam penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Anggota Komisi IX...
続きを読む »
Jimly Asshiddiqie: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Berpeluang Jadi Celah untuk Memakzulkan JokowiPenerbitan Perppu Cipta Kerja berpeluang digunakan sebagai celah untuk mengajukan usulan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
続きを読む »
Soal Polemik Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Belum Baca Isinya, Sudah BerkomentarMenko Polhukam Mahfud MD menanggapi terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja yang menuai polemik di masyarakat.
続きを読む »