Menurut Sekjen OPSI, hadirnya Perppu Cipta Kerja justru memicu polemik terutama di kalangan pekerja/buruh dan pengusaha.
- Koordinator BPJS Watch yang juga Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia , Timboel Siregar menyoroti pernyataan Menteri Ketenagakerjaan , Ida Fauziyah terkait Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dianggap sebagai perlindungan bagi tenaga kerja.justru memicu polemik terutama di kalangan pekerja/buruh dan pengusaha.
Padahal, lanjut Timboel, putusan Mahkamah Konstitusi telah menyerukan pelibatan masyarakat dakam pembahasan ulang UU Cipta Kerja dan regulasi operasionalnya. Bukannya membuka ruang pembahasan ulang, isi Perppu Cipta Kerja kata dia, justru hanya mengubah beberapa pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja. Dia pun mencontohkan pasal yang direvisi yang sebelumnya tidak tercantum di UU Cipta Kerja. Seperti Pasal 84 mengenai hak waktu istirahat pekerja tetap mendapatkan upah penuh di UU Cipta Kerja tidak diatur, namun Perppu No.2/2022 memasukkan revisi Pasal 84 tersebut.
Pemberitaan sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, dari konteks ketenagakerjaan, Perppu Cipta Kerja sebagai bukti komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Apindo Kritik Aturan Upah Minimum di Perppu Cipta Kerja, Ini AlasannyaApindo menyoroti aturan upah minimum dalam Perppu Cipta Kerja yang dikhawatirkan dapat semakin menyusutkan lapangan kerja.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja, Pekerja Asing Harus Punya Pendamping dari Pekerja Lokal | merdeka.comPada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja mewajibkan pengusaha atau pihak yang mempekerjakan tenaga asing menunjuk tenaga kerja Indonesia menjadi pendamping.
続きを読む »
DPR Belum Pelajari Perppu Cipta Kerja, Pimpinan: Masih ResesWakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya belum mempelajari Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo.
続きを読む »
Jika Perppu Cipta Kerja tak Ditolak DPR, MK Beri Lampu Hijau untuk Digugat |Republika OnlineJika Perppu Cipta Kerja disetujui DPR, UU itu bisa digugat kembali ke MK.
続きを読む »
Soal Polemik Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Mari Adu ArgumenMenko Polhukam, Mahfud MD mengajak pihak yang menolak Perppu Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker untuk beradu argumen.
続きを読む »
Mahfud MD Umbar Klaim Soal Perppu Cipta KerjaMahfud MD menyebut alasan pemerintah untuk menerbitkan aturan tersebut hanya ingin mempercepat investasi dan mempermudah pekerja.
続きを読む »