Menko Airlangga Hartarto buka suara soal Perppu Cipta Kerja yang banjir kritikan dari masyarakat. Apa katanya?
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait polemik tersebut.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai, pemerintah seharusnya khawatir apabila publik kembali marah dan berniat untuk kembali melancarkan aksi massal. Sebab, kemarahan publik di 2023 bakal menambah beban berat ekonomi Indonesia. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyebut penerbitan Perppu sebagai bentuk pembangkangan dan kudeta terhadap konstitusi RI, serta gejala yang menunjukkan otoritarianisme pemerintahan Jokowi.
Selain itu, dampak perang Rusia-Ukraina, serta ancaman inflasi dan stagflasi yang membayangi Indonesia yang dijadikan salah satu alasan diterbitkannya aturan ini, juga dinilai sebagai alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Menaker Sebut Perppu Cipta Kerja Lindungi Tenaga Kerja, Sekjen OPSI Sebut Malah Timbulkan PolemikMenurut Sekjen OPSI, hadirnya Perppu Cipta Kerja justru memicu polemik terutama di kalangan pekerja/buruh dan pengusaha.
続きを読む »
Apindo Kritik Aturan Upah Minimum di Perppu Cipta Kerja, Ini AlasannyaApindo menyoroti aturan upah minimum dalam Perppu Cipta Kerja yang dikhawatirkan dapat semakin menyusutkan lapangan kerja.
続きを読む »
Peneliti: Perppu Cipta Kerja Tak Lantas Tuntaskan Masalah Investasi |Republika OnlineRegulasi yang diciptakan secara instan berpotensi tidak menyelesaikan masalah.
続きを読む »
Polemik Perppu Cipta Kerja, Mahfud Md: Silakan Kritik IsinyaPolemik Perppu Cipta Kerja, Mahfud Md: Silakan Kritik Isinya
続きを読む »
Mahfud Md: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif PresidenMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut penerbitan Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif Presiden.
続きを読む »
PAN: Jika DPR Menolak, Perppu Cipta Kerja tak Berlaku |Republika OnlineKetua Fraksi PAN Saleh Daulay sebut jika DPR menolak, Perppu Ciptaker tak berlaku.
続きを読む »