Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut penerbitan Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif Presiden.
“Ada istilah hak subjektif Presiden. Itu di dalam tata hukum kita bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif Presiden. Tidak ada yang membantah sekali pun ahli hukum tata negara bahwa itu membuat Perppu itu alasan kegentingan itu berdasar penilaian Presiden saja,” kata Mahfud Md di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa .Pada Jumat , Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu Cipta Kerja menggantikan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Seperti diketahui, Perppu Cipta Kerja memicu perdebatan publik. Ada pihak yang menyebut penerbitan Perppu Cipta Kerja sebagai bentuk kudeta konstitusi. Pihak lain mengkritik soal aturan tentang ketenagakerjaan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tahun Baru 2023 Disambut Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD Membela, Pemerintah Terkesan Memaksa - Pikiran-Rakyat.comAda kesan Pemerintah memaksa Perppu Cipta Kerja dengan berbagai alasan termasuk pembelaan Mahfud MD, simak tajuk rencana berikut.
続きを読む »
Soal Polemik Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Mari Adu ArgumenMenko Polhukam, Mahfud MD mengajak pihak yang menolak Perppu Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker untuk beradu argumen.
続きを読む »
Mahfud MD Umbar Klaim Soal Perppu Cipta KerjaMahfud MD menyebut alasan pemerintah untuk menerbitkan aturan tersebut hanya ingin mempercepat investasi dan mempermudah pekerja.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Tuai Polemik, Mahfud: Banyak yang Belum Baca Sudah KomentarMahfud menyayangkan bahwa banyak pihak yang mengkritisi Peraturan Perppu Cipta Kerja, padahal belum membaca isinya secara keseluruhan.
続きを読む »
Mahfud MD: Perppu Cipta Kerja untuk Mempermudah PekerjaMenko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Perppu Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker melayani kecepatan investasi dan mempermudah pekerja.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Tuai Polemik, Mahfud Md: Belum Baca Sudah KomentarMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyayangkan bahwa banyak pihak yang mengkritisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
続きを読む »