Mahfud MD menyebut alasan pemerintah untuk menerbitkan aturan tersebut hanya ingin mempercepat investasi dan mempermudah pekerja.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja tidak memiliki unsur koruptif sehingga menjadi salah satu alasan percepatan penerbitan aturan ini.
Menurutnya, alasan Pemerintah untuk menerbitkan aturan tersebut hanya ingin mempercepat investasi dan mempermudah pekerja. “Jadi undang-undang ciptaker itu kami percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur Koruptifnya. itu semuanya [karena Pemerintah] ingin melayani kecepatan investasi. Untuk siapa coba? justru ingin mempermudah pekerja,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Selasa .
mahfud md Cipta Kerja Editor : Edi Suwiknyo Bagikan Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam Masuk / Daftar Bermimpi Gaji Ronaldo: Cukup Buat Beli Em ... Dividen Jumbo ADRO Mengalir ke Trah Om Wi ... Dividen Jumbo ADRO Mengalir ke Trah Om Wi ... Lihat lainnya ≫
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Soal Polemik Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Mari Adu ArgumenMenko Polhukam, Mahfud MD mengajak pihak yang menolak Perppu Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker untuk beradu argumen.
続きを読む »
Soal Klaim Putri Diperkosa, Ahli: Ferdy Sambo Tak Mungkin TenangAhli hukum Said Karim menilai Ferdy Sambo tidak mungkin dalam keadaan tenang ketika tahu soal klaim Putri Candrawathi diperkosa.
続きを読む »
BPJS Ketenagakerjaan Bayar Klaim JHT Hingga JKm Rp44,4 Triliun, Peserta Tembus RekorHingga 30 November 2022 BPJS Ketenagakerjaan alias BPJamsostek membayarkan klaim sebanyak 3,3 juta klaim dengan nominal mencapai Rp44,4 triliun.
続きを読む »
Bank Mandiri Salurkan Dana Klaim Covid-19 Lebih dari Rp 100 Triliun |Republika OnlineDana klaim tersebut diberikan kepada 2.000 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia.
続きを読む »
Masuk Tahun Politik, Mahfud MD Ingin Tetap Sejuk dan Tertib - JawaPos.com'Pada 2023 ini akan ada sejumlah agenda politik penting; agenda konstitusional menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024,' kata Mahfud MD.
続きを読む »
Tahun Baru 2023 Disambut Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD Membela, Pemerintah Terkesan Memaksa - Pikiran-Rakyat.comAda kesan Pemerintah memaksa Perppu Cipta Kerja dengan berbagai alasan termasuk pembelaan Mahfud MD, simak tajuk rencana berikut.
続きを読む »