Sidang lanjutan perkara sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadwalkan kemarin (17/1), kembali ditunda. Penundaan itu merespons DPR yang meminta sidang dilakukan secara luring atau tatap muka langsung. Bukan online atau daring.
Sedianya, kemarin MK akan mendengar keterangan dari DPR, Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum . Namun, MK menerima surat resmi dari DPR pada Selasa pagi. Isinya, memohon penundaan sidang. MK pun lantas merespons dengan menggelar rapat permusyawaratan hakim . “MK dalam rapat pemusyawaratan hakim mengabulkan permohonan ,” ujar Ketua MK Anwar Usman.
Karena permintaan itu mendadak, lanjut Anwar, pihaknya tidak bisa menggelar persidangan hari itu juga. Sebab, para pihak belum mendapat pemberitahuan menyangkut perubahan sidang dari virtual ke luring. Atas dasar itu, dalam RPH diputuskan untuk menunda persidangan. Yakni, 24 Januari 2023 atau Selasa pekan depan. “Karena MK harus memberitahu kepada pihak lain seperti presiden, pemohon, termasuk pihak terkait,” imbuhnya.
Selain itu, Anwar menyebut MK juga perlu mendesain ruangan sesuai protokol kesehatan. Mengingat, sudah hampir dua tahun persidangan dilakukan di MK dilaksanakan virtual. “Cara ngatur tempat duduk, pengamanan, dan yang lebih penting adalah memberi tahu pihak terkait,” terangnya. Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana meminta agar MK tidak memutuskan sistem apa yang digunakan dalam Pemilu. Dia menyarankan agar MK menyerahkan pilihan sistem kepada pembentuk Undang-undang. Pernyataan itu disampaikan Denny dalam diskusi virtual yang digelar PSHK Universitas Islam Indonesia , kemarin.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Sidang Uji Materi Sistem Proporsional Terbuka Ditunda, DPR MInta DIlakukan Secara LuringMahkamah Konstitusi menunda sidang uji materi sistem proporsional terbuka setelah mendapatkan surat dari DPR.
続きを読む »
Sidang Gugatan Sistem Proporsional Terbuka Ditunda, DPR Minta Dilakukan Tatap MukaMahkamah Konstitusi (MK) batal menggelar sidang uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Selasa (17/1/2023).
続きを読む »
DPR Minta Sidang Luring, MK Tunda Sidang Gugatan Sistem Proporsional Terbuka Pemilu |Republika OnlineDPR meminta sidang digelar secara tatap muka atau luring, MK menyetujui.
続きを読む »
DPR Minta Digelar Secara Luring, MK Tunda Sidang Gugatan Sistem Proporsional TerbukaAgenda sidang di MK pada hari ini seharusnya mendengar keterangan pembuat undang-undang dan pihak terkait.
続きを読む »
Sekjen Federasi Kontras Minta Sidang Kanjuruhan Terbuka untuk UmumSekjen Federasi Kontras minta PN Surabaya tidak menerapkan sidang offline terbatas sidang tragedi Kanjuruhan. Publik perlu dilibatkan di dalam sidang tersebut
続きを読む »
DPR Siap Nyatakan Pendapat di Sidang MK Terkait Sistem Proporsional TerbukaWakil Ketua DPR Dasco sebut pihaknya sudah siap menyatakan pendapat dalam sidang gugatan UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka
続きを読む »