UU PPSK Resmi Berlaku, Masih Banyak Pasal yang Dikritik TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan atau dikenal Omnibus Law Keuangan resmi berlaku. Apa saja pasal-pasal di dalamnya yang menuai kritikan?Baca juga : UU PPSK Sah, Begini Pro dan KontranyaUU PPSK terdiri dari 27 bab, 11 bagian, dan 341 pasal. Beleid ini mengamandemen 17 Undang-Undang terkait sektor keuangan. Di dalam regulasi tersebut, ada beberapa pasal yang kontroversial.
Artinya apa? Penyidik OJK menjadi satu-satunya penyidik tunggal dalam bidang tindak pidana jasa keuangan,' kata pengacara Hotman Paris dalam video yang diunggah di Instagramnya, Senin, 9 Januari 2023. Baca juga : UU PPSK Atur Wewenang OJK Sangat Luas, Ekonom: Pengawasan Tak Maksimal, Perlindungan Masyarakat MinimKedua, tentang bertambahnya sektor yang diawasi OJK. Salah satu sektor yang dilimpahkan ke OJK adalah kripto.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tok! Jokowi Sahkan RUU PPSK jadi Undang-UndangUndang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) resmi menjadi UU Nomor 4/2023.
続きを読む »
Jokowi Sahkan RUU PPSK Jadi UU, Sri Mulyani: Memajukan Kesejahteraan dengan Reformasi Sektor KeuanganJokowi telah mengesahkan RUU PPSK menjadi UU PPSK. Kepala negara meneken RUU PPSK pada Kamis malam, 12 Januari 2023.
続きを読む »
Daftar Harga Pertalite Hingga Pertamax di Seluruh SPBU Per 13 Januari 2023Harga BBM Pertamina nonsubsidi resmi turun sejak 3 Januari 2023, berlaku pukul 14.00 WIB.
続きを読む »
Elma Theana Sebut Ferry Irawan Masih Cinta Venna Melinda: Masih Ingin Kembali - Pikiran-Rakyat.comElma Theana mengungkap fakta lain terkait kasus KDRT yang menimpa Venna Melinda, dia menyebut, Ferry Irawan masih mencintai sang istri.
続きを読む »
MAKI Ajak Masyarakat Gugat UU PPSK ke MKBoyamin berpendapat Polri harus tetap diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
続きを読む »
MAKI Ajak Masyarakat Gugat UU PPSK ke Mahkamah KonstitusiKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mengajak masyarakat menggugat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
続きを読む »