Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mengajak masyarakat menggugat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal tersebut disampaikan Boyamin merespons ketentuan dalam UU PPSK yang menetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan."Kalau ada yang tidak puas bisa mengajukan review baik ke DPR untuk diubah atau ke MK untuk uji materi, yang paling gampang kalau masyarakat tidak puas dan sebagainya didorong ke MK untuk membatalkan pasal itu," kata Boyamin dikutip dari siaran persnya, Kamis .
"Dari sisi checks and balance, saya memang cenderung lebih setuju kepolisian juga berwenang untuk menyidik kasus pidana keuangan," jelasnya. Dia menilai pemberian kewenangan Polri untuk bisa menyidik tindak pidana jasa keuangan justru demi kebaikan OJK sendiri. Boyamin menuturkan OJK lebih baik fokus dalam bidang pengawasan sektor keuangan.
2 dari 2 halamanKewenangan TunggalSebelumnya, OJK diberi kewenangan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan .
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
MAKI Ajak Masyarakat Gugat UU PPSK ke MKBoyamin berpendapat Polri harus tetap diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
続きを読む »
UU PPSK Tetapkan OJK Penyidik Tunggal, Ini Penjelasan PakarStatus sebagai penyidik tunggal OJK pada tindak pidana sektor jasa keuangan tersebut menjadi masalah penting yang harus diperbaiki.
続きを読む »
Kemarin masalah UU PPSK hingga KPK blokir rekening Rp76,2 miliarBeragam peristiwa bidang hukum terjadi di Indonesia pada Rabu (11/1) mulai dari pakar jelaskan masalah UU PPSK yang tetapkan OJK penyidik tunggal hingga KPK ...
続きを読む »
MAKI Minta KPK Juga Usut Dugaan Pencucian Uang di Kasus Lukas EnembeMAKI meminta KPK tak hanya mengusut dugaan korupsi Lukas Enembe, namun juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
続きを読む »
Runtuhnya Wibawa Mahkamah Konstitusi |Republika OnlineIndonesia tidak dapat dilepaskan dari salah satu keinginan saat era reformasi.
続きを読む »
Sistem Pemilu Tertutup: PDIP Kalah Suara di DPR, Berharap kepada Hakim MKPDIP berharap hakim di Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka agar Pemilu 2024 memakai sistem proporsional tertutup.
続きを読む »