Jokowi Sahkan RUU PPSK Jadi UU, Sri Mulyani: Memajukan Kesejahteraan dengan Reformasi Sektor Keuangan

Jokowi Sahkan RUU PPSK Jadi UU, Sri Mulyani: Memajukan Kesejahteraan dengan Reformasi Sektor Keuangan TempoBisnis

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau UU PPSK. Jokowi meneken RUU PPSK pada Kamis malam, 12 Januari 2023.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati lima lingkup hal yang diatur dalam UU PPSK.

Bendahara negara mencontohkan seperti masih dangkalnya sektor keuangan, belum optimalnya peran intermediasi sektor keuangan, dan masih rendahnya pelindungan konsumen di sektor keuangan.Setelah pengesahan UU PPSK oleh presiden, pemerintah dan lembaga otoritas di sektor keuangan akan menyusun peraturan pelaksanaan yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, dan Peraturan LPS.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tempodotco /  🏆 12. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Disahkan Presiden Jokowi, RUU P2SK Jadi Undang-undangPresiden Jokowi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
続きを読む »

UU PPSK Tetapkan OJK Penyidik Tunggal, Ini Penjelasan PakarStatus sebagai penyidik tunggal OJK pada tindak pidana sektor jasa keuangan tersebut menjadi masalah penting yang harus diperbaiki.
続きを読む »

Kemarin masalah UU PPSK hingga KPK blokir rekening Rp76,2 miliarBeragam peristiwa bidang hukum terjadi di Indonesia pada Rabu (11/1) mulai dari pakar jelaskan masalah UU PPSK yang tetapkan OJK penyidik tunggal hingga KPK ...
続きを読む »

MAKI Ajak Masyarakat Gugat UU PPSK ke MKBoyamin berpendapat Polri harus tetap diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
続きを読む »

MAKI Ajak Masyarakat Gugat UU PPSK ke Mahkamah KonstitusiKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mengajak masyarakat menggugat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
続きを読む »

MAKI Ajak Publik Ajukan Uji Materi UU PPSK ke MKUU PPSK telah menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan
続きを読む »