Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan kewenangan penuh untuk penyidikan atas tindak pidana keuangan yang terjadi pada sektor lembaga jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan sebagai pelaksana dari aturan yang ditetapkan pemerindah dan DPR itu, OJK harus siap dalam menjalankannya. “Kami diberi amanat tersebut oleh negara, kami akan siapkan terkait organisasinya, orangnya, dan anggarannya,” kata Mirza dalam paparan hasil Rapat Dewan Komisioner OJK pada Senin .
“Sebelum ada UU PPSK, OJK telah melakukan penguatan organisasi, fokusnya penguatan organisasi di IKNB [industri keuangan non-bank], pasar modal, dan perlindungan konsumen,” ujar Mirza. Sebagaimana diketahui, UU PPSK telah memberikan kewenangan penuh bagi OJK untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana keuangan yang terjadi pada sektor lembaga jasa keuangan.
Lebih lanjut, tim penyidik OJK akan diangkat oleh menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia. Adapun, beberapa kewenangan yang dimiliki oleh penyidik OJK diantaranya menerima laporan tindak pidana di sektor jasa keuangan, memanggil, memeriksa dan meminta keterangan serta barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, hingga melakukan penggeledahan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
UU PPSK Beri OJK Kuasa Tangani Kejahatan Keuangan, Komisioner: Kami Siapkan OrganisasinyaSeiring perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam omnibus law keuangan, pengawas industri keuangan ini tengah menyiapkan sumber daya.
続きを読む »
Sri Mulyani: 2023 Adalah Ujian & UU PPSK Jadi 'Penyelamat' RIMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan UU PPSK akan menjadi penyelamat sektor keuangan Indonesia pada 2023.
続きを読む »
SP AJB Bumiputera Buka Ruang Gugat Wewenang Penyidikan OJK di dalam UU PPSK, Kenapa?Wewenang penyidikan oleh OJK dalam omnibus law keuangan dinilai monopoli sehingga membuat aparat penegak hukum tidak dapat bertindak.
続きを読む »
Sederet Fakta UU PPSK yang Sempat Menuai KontroversiPemerintah dan DPR telah meresmikan Undang-undang PPSK atau Omnibus Law Keuangan pada 15 Desember lalu.
続きを読む »
Pekerjaan Rumah OJK Jadi Lembaga Tunggal Penyidikan Pidana Jasa KeuanganDirektur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, OJK harus tegas dan kuat dalam menjalankan kewenangan tersebut.
続きを読む »
Bos OJK Nilai Stabilitas Jasa Keuangan 2022 Terjaga, Kinerja Intermediasi MeningkatKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar, menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga pada tahun 2022.
続きを読む »