Sederet Fakta UU PPSK yang Sempat Menuai Kontroversi

Pemerintah dan DPR telah meresmikan Undang-undang PPSK atau Omnibus Law Keuangan pada 15 Desember lalu.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah meresmikan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Omnibus Law Keuangan pada 15 Desember lalu.

UU PPSK ini saat masih menjadi rancangan sempat ramai karena di dalamnya mengizinkan anggota partai politik bisa menjadi anggota dewan gubernur Bank Indonesia . Banyak penolakan dari berbagai kalangan, hal itu disebut bisa mengganggu independensi BI sebagai otoritas moneter.Usulan tersebut berasal dari Komisi XI. DPR menebut jika memang ada anggota parpol terpilih sebagai aggota Dewan Gubernur BI maka secara otomatis harus mengundurkan diri.Dalam pemberitaan detikcom edisi Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengungkapkan untuk urusan bank sentral sebaiknya tak dimasuki urusan politik.

"Ini bukan soal kesempatan semua orang ya, tapi serhkan saja pada ahlinya yang memang fokus di bank sentral," kata dia.Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengungkapkan orang politik dalam tubuh bank sentral akan mengganggu proses pengambilan kebijakan yang selama ini independen.Menurut dia, jangan sampai BI seperti BPK yang memiliki banyak orang titipan partai."Peran BI terlalu besar untuk perekonomian, karena itu jika memasukkan orang politik akan bisa mengganggu.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

detikfinance /  🏆 18. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Buruh Muak dengan Gimmick DPR soal UU Cipta KerjaKelompok buruh memilih diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Omnibus Law UU Cipta Kerja.
続きを読む »

Perppu Cipta Kerja Diteken Jokowi, Guspardi PAN: DPR Perlu Teliti dan Hati-hatiGuspardi Gaus DPR memahami langkah pemerintah karena mungkin dianggap pemerintah ada kekosongan hukum.
続きを読む »

Inilah Daftar 75 Undang-Undang yang Dihapus dan Diubah Perppu Cipta Kerja JokowiPerppu Cipta Kerja yang menggantikan omnibus law No. 11/2020 mengatur dan mengubah 75 Undang-Undang mulai dari BPJS hingga alih daya (outsourcing)
続きを読む »

Keputusan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja Dinilai Lecehkan Konstitusi: Ini Bencana Undang-undangJokowi beralasan, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait urusan investor di dalam dan luar negeri
続きを読む »

Presiden Jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Jadi Undang-Undang - JawaPos.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menjadi Undang-Undang (UU).
続きを読む »