Wewenang penyidikan oleh OJK dalam omnibus law keuangan dinilai monopoli sehingga membuat aparat penegak hukum tidak dapat bertindak.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 membuka ruang menggugat Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau omnibus law keuangan seiring adanya monopoli penanganan penyidikan di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan .
"ke depan bisa saja [kami gugat aturan ini], karena berpotensi semakin melenggangkan praktik kejahatan di lembaga jasa keuangan," katanya kepada Bisnis, Selasa Sementara itu melalui pernyataan tertulis, Ketua Tim Advokasi SP NIBA AJB Bumiputera 1912 F. Ghulam Naja menilai mengacu UU PPSK yang belum mendapatkan penetapan nomor dari pemerintah menyebutkan monopoli penanganan penyidikan di sektor jasa keuangan dikhawatirkan menimbulkan perilaku koruptif, karena pengawasan penyidikan menjadi tidak jelas dan memberikan kelonggaran terhadap oknum-oknum di industri jasa keuangan.
Selain itu, tambah Ghulam, monopoli penanganan penyidikan di sektor jasa keuangan akan menimbulkan sengketa kewenangan dengan Polri. Dia pun mempertanyakan apabila penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Petinggi AJB Bumiputera 1912 Sambangi OJK, Ajukan Diskon Haircut KlaimOJK menyebutkan telah bertemu dengan manajemen Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 pada 20 Desember 2022 terkait penyelamatan perusahaan.
続きを読む »
OJK Kaji Rencana Penyehatan Keuangan AJB BumiputeraAJB Bumiputera menyampaikan rencana penyehatan keuangan kepada OJK.
続きを読む »
OJK Kaji Penyelesaian Masalah di Bumiputera, Kresna Life, dan Wanaartha LifeOJK sedang mengkaji sejumlah pengajuan opsi penyelesaian masalah di AJB Bumiputera 1912, Wanaartha Life, dan Kresna Life.
続きを読む »
Sepanjang 2022, Ada 25 Jaksa Diamankan Diduga Menyalahgunakan Wewenang | merdeka.comKepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan, 25 orang jaksa yang diamankan tersebut yakni sembilan orang terindikasi dalam pemerasan, 11 orang terindikasi dalam intervensi proyek, dua orang terindikasi dalam Jaksa gadungan.
続きを読む »
Peran OJK di UU PPSK Bisa Beri Kepastian Hukum Industri Jasa KeuanganUU PPSK mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
続きを読む »
OJK Jadi Lembaga Tunggal Penyidikan Pidana Jasa Keuangan, Pengamat: Harus Siapkan Regulasi KuatOJK diharapkan menyiapkan perangkat yang kuat sebagai lembaga tunggal yang melakukan penyidikan tindak pidana sektor keuangan.
続きを読む »