Fahri Sebut Penerbitan Perppu Cipta Kerja Dipaksakan
JawaPos.com – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai polemik. Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menyatakan, Perppu Cipta Kerja dinilai tidak berlandasakan pada moralitas konstitusional.
Baca juga:APINDO Beri Catatan Kritis Soal Perppu Cipta KerjaDirektur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia ini menegaskan, prinsip dasar keadaan kegentingan yang memaksa telah dirumuskan batasan konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.
Baca juga:Perppu Cipta Kerja Atur Kembali Soal Outsourcing, ini KetentuannyaKetiga, lanjutnya, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
“Pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak, yaitu misalnya dampak perang Ukraina yang secara global maupun nasional memengaruhi negara-negara lain, termasuk Indonesia mengalami ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan,” ujar Mahfud di kantor Presiden, Jakarta, Jumat .
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Jokowi Ungkap 9 Pertimbangan Terbitkan Perppu Cipta KerjaPerppu ini juga memuat 9 pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut.
続きを読む »
Mahfud: Penerbitan Perppu Merupakan Hak Subjektif PresidenMahfud: Penerbitan Perppu Merupakan Hak Subjektif Presiden. Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Beleid tersebut diterbitkan untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.
続きを読む »
Mahfud Md: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif PresidenMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut penerbitan Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif Presiden.
続きを読む »
Perppu Cpta Kerja Runtuhkan Supremasi Konsitusi |Republika OnlinePenerbitan Perppu Cipta Kerja runtuhkan supremasi konstitusi
続きを読む »
Jokowi Didesak Urungkan Perppu Cipta Kerja dan Tunduk Putusan MK, KontraS: Pemerintah Kian Sewenang-wenang - Pikiran-Rakyat.comKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Jokowi membatalkan penerbitan Perppu Cipta Kerja.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Jadi Sorotan, Faisal Basri: Kenapa IKN Terus Dilanjutkan?Melalui akun Twitter miliknya FaisalBasri, dia membandingkan kepentingan penerbitan Perppu dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
続きを読む »