Ombudsman RI mengungkapkan ada aduan masyarakat terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman RI menemukan sejumlah aduan masyarakat terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Beberapa laporan dari masyarakat mayoritas tentang masalah kepesertaan, pembiayaan, dan layanan kesehatan.
Robert menyampaikan bahwa kuota layanan bukan sesuatu yang resmi diatur dalam perundang-undangan. Bahkan BPJS Kesehatan pun menampik bahwa pihaknya membatasi layanan kesehatan untuk masyarakat. Robert menilai bahwa masalah tersebut perlu untuk menjadi perhatian. Sehingga ada jalan yang dapat ditempuh supaya fasilitas kesehatan di tingkat pertama hingga lanjutan masih tetap terjamin.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Keasistenan Utama VI Ombudsman RI Belinda Wastitiana Dewanty mengatakan angka pengaduan masyarakat terkait BPJS Kesehatan terus meningkat. Pada 2021, pengaduan masyarakat yang diterima mencapai 300 aduan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
APINDO Khawatir RUU Kesehatan Turunkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pekerja Peserta BPJS KesehatanAPINDO mengkhawatirkan pelayanan kesehatan bagi pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan terancam kualitasnya akibat sejumlah pengaturan dalam RUU Kesehatan
続きを読む »
BPJS Kesehatan Jelaskan Kabar Munculnya Keluhan Kuota Layanan Fasilitas KesehatanBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan buka suara soal temuan Ombudsman soal 'kuota layanan' BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan.
続きを読む »
Temuan Ombudsman RI: Ada Praktik Pembatasan Kuota Layanan BPJS Kesehatan di Rumah SakitOmbudsman Republik Indonesia menemukan kenyataan kalau ada praktik pembatasan berdasarkan kuota dalam pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan
続きを読む »
Ombudsman Temukan Praktik Pembatasan Kuota Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan | merdeka.comAnggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengungkap temuan tersebut. Dia merujuk pada laporan masyarakat mengenai layanan bagi peserta BPJS Kesehatan di berbagai rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta.
続きを読む »
Layanan BPJS Kesehatan Tak Sesuai, Begini Solusi dari Ombudsman RIOmbudsman Republik Indonesia menemukan adanya ketidaksesuaian layanan yang diberikan rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan
続きを読む »
Ombudsman: Perlu benahi maladministrasi pada layanan BPJS KesehatanOmbudsman RI meminta pemerintah untuk membenahi adanya temuan maladministrasi yang terjadi di dalam layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan ...
続きを読む »