OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Begini Tanggapan Mabes Polri TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto menanggapi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyidikan pidana jasa keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan .Baca juga : Pakar Hukum Tak Sepakat OJK Miliki Wewenang Tunggal Penyidikan Pidana Jasa Keuangan'Saya dengar sudah diketok DPR. Namun, belum dan menunggu pengesahan Pemerintah dan kemudian dicatatkan dalam lembaran negara.
Adapun pasal 49 ayat 1 yang dimaksud menyatakan bahwa Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Satu-satunya Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ini Detail AturannyaOJK diberi wewenang khusus sebagai lembaga satu-satunya yang melakukan penyidikan tidak pidana di sektor jasa keuangan.
続きを読む »
Deretan Wewenang OJK Sebagai Satu-satunya Penyidik Pidana Jasa KeuanganUU PPSK memberikan wewenang ke OJK sebagai lembaga tunggal yang melakukan penyidikan tidak pidana jasa keuangan. Ini deretan tanggung jawabnya.
続きを読む »
Penyidikan tunggal pidana jasa keuangan oleh OJK dinilai rawan korupsiPenggiat antikorupsi yang juga mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menilai kewenangan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ...
続きを読む »
UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ombudsman: Jangan Sampai Terjadi PersekongkolanUU PPSK Tetapkan OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ombudsman: Jangan Sampai Terjadi Persekongkolan TempoBisnis
続きを読む »
OJK Jadi Penyidik Tunggal Pidana Jasa Keuangan, Eks Penyidik KPK: Rawan KorupsiMantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo, menolak tegas pemberian wewenang kepada OJK sebagai penyidik tunggal pidana jasa keuangan.
続きを読む »
Komisi III DPR Sorot Kewenangan OJK Tangani Pidana Jasa KeuanganKomisi III DPR menyoroti kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga satu-satunya yang melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan.
続きを読む »