Komisi III DPR menyoroti kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga satu-satunya yang melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan.
Jakarta, Beritasatu.com - Menurut Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni kewenangan absolut OJK ini justru berpotensi menimbulkan celah korupsi.
“Untuk mengusut tindak pidana di sektor jasa keuangan harus dilakukan kolaborasi kelembagaan agar terjadi proses check and balances. Jadi, jika salah satu diberi kewenangan absolut, di situ justru saya rasa akan muncul potensi-potensi korupsi baru. Sangat berbahaya sekali,” ujar Sahroni kepada wartawan, Sabtu .
Sahroni menambahkan Polri bersama OJK selama ini pun sudah sangat cepat dan profesional menyelesaikan banyak kasus tindak pidana sektor jasa keuangan secara bersamaan. Dia menilai kerja sama Polri dan OJK tersebut harus makin diperkuat, bukan malah dipisahkan. “Selama ini saya rasa kinerja Polri-OJK sudah sangat hebat . Namun jika banyak yang menilai perlu ada peningkatan kinerja, justru kita harus buat Polri lebih bersinergi lagi dengan lembaga-lembaga terkait. Sebab, tantangan ke depan ini semakin mengerikan, memisahkan Polri-OJK sama saja menciptakan kelemahan baru pada sistem kita,” kata Sahroni.
Dalam UU 12/2011 tentang OJK menyebutkan bahwa pejabat pegawai negeri sipil OJK diberi kewenangan khusus bersama dengan penyidik dari kepolisian melakukan penyidikan. Namun, UU P2SK dengan tegas menyebutkan penyidikan tindak pidana hanya dapat dilakukan penyidik OJK yang terdiri dari tiga pihak, yakni penyidik kepolisian, pejabat PNS tertentu, dan pegawai tertentu.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Komisi III DPR Dukung Tilang Manual Berlaku LagiWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni merespons positif akan rencana tilang manual yang akan diberlakukan kembali
続きを読む »
Komisi III Dorong Reformasi Dirjen Imigrasi KemenkumhamDirjen Imigrasi harus lakukan gebrakan-gebrakan inovatif jika ingin alami perubahan
続きを読む »
Komisi II DPR Minta MK Libatkan Parpol Terkait Gugatan Sistem Proporsional Terbuka |Republika OnlineMK bisa mendengar pandangan partai dalam mengambil keputusan.
続きを読む »
Dewan: Sanksi Blacklist Rekanan Harus Diumumkan Secara NasionalKomisi III DPRD Kota Probolinggo meminta Pemkot Probolinggo memberikan sanksi berat pada rekanan yang wanprestasi.
続きを読む »
DPR Wanti-wanti Impor Jangan Ganggu Harga Beras PetaniKomisi VI DPR RI menyoroti impor beras yang telah direstui oleh pemerintah sebanyak 500.000 ton.
続きを読む »
Reformasi Imigrasi, Sahroni Beri Saran Begini kepada Silmy KarimWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memberi dua saran penting untuk Dirjen Imigrasi Silmy Karim yang baru dilantik.
続きを読む »