Menkumham Yasonna H Laoly menilai pro kontra terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja merupakan hal yang wajar
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menilai pro kontra terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Menurut Yasonna, kebijakan atau regulasi yang diterbitkan pemerintah tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak sehingga perbedaan pandangan patut dihormati.
“Pro kontra itu wajar-wajar saja dalam sebuah negara yang demokratis. Tetapi pemerintah sudah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini karena alasan-alasan yang sangat mendesak,” ujar Yasonna saat berkunjung ke BTV, Kamis . Yasonna menegaskan, Presiden mempunyai kewenangan menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Perppu Cipta Kerja, kata dia, 3 parameter kegentingan memaksa sudah terpenuhi seperti diatur dalam Putusan MK 138/PUU-VII/2009.
“Sesuai dengan parameter Mahkamah Konstitusi, ada tiga ada, kebutuhan sangat mendesak, ada kekosongan hukum, dan kalau kalau dilakukan dengan prosedur normal, tidak akan memenuhi kekosongan itu,” tutur Yasonna.RUU KUHP Disahkan Besok, Yasonna: Sudah Akomodasi Aspirasi Masyarakat Lebih lanjut, Yasonna mengatakan pihaknya menyadari betul bahwa regulasi dalam bentuk Perppu, selalu mempunyai potensi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan serta kritikan-kritikan.
“Seluruh pengamat-pengamat ekonomi dunia, badan-badan dunai seperti IMF, World Bank, Bloomberg, semua memprediksi kondisi kurang baik di tahun 2023. Maka pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif, mempercepat revisi UU Cipta Kerja menjadi Perppu supaya cepat berlaku mencegah dampak yang lebih dalam untuk perekonomian Indonesia, akibat kondisi ekonomi dunia menuju resesi dan stagflasi nanti,” pungkas Yasonna.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
RI Terancam Resesi pada 2023, Menkumham Janjikan Perppu Cipta Kerja Berpihak pada UMKMMenteri Hukum dan HAM menjanjikan bahwa Perppu Cipta Kerja berpihak pada UMKM meski pada 2024 Indonesia terancam terdampak resesi akibat situasi global.
続きを読む »
Giliran Menkumham Bela Perppu Cipta Kerja yang Tuai KontroversiMenkumham Yasonna Laoly buka suara soal Perppu Cipta Kerja yang tuai kontroversi. Ia sebut pemerintah tak bisa 100 persen puaskan masyarakat
続きを読む »
Menaker Sebut Perppu Cipta Kerja Lindungi Tenaga Kerja, Sekjen OPSI Sebut Malah Timbulkan PolemikMenurut Sekjen OPSI, hadirnya Perppu Cipta Kerja justru memicu polemik terutama di kalangan pekerja/buruh dan pengusaha.
続きを読む »
Apindo Kritik Aturan Upah Minimum di Perppu Cipta Kerja, Ini AlasannyaApindo menyoroti aturan upah minimum dalam Perppu Cipta Kerja yang dikhawatirkan dapat semakin menyusutkan lapangan kerja.
続きを読む »
Buruh Protes Aturan Cuti Panjang Lenyap di Perppu Cipta KerjaKalangan buruh memprotes isi Perppu Cipta Kerja yang tidak mencantumkan aturan terkait cuti panjang per 6 tahun.
続きを読む »
Soal Polemik Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Belum Baca Isinya, Sudah BerkomentarMenko Polhukam Mahfud MD menanggapi terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja yang menuai polemik di masyarakat.
続きを読む »