MA Godok Aturan Sidang Putusan Kasasi dan PK Virtual
gedung mahkamah agung. ©mahkamahagung.go.idMahkamah Agung tidak ingin mengulang sejarah buruk yang terjadi sepanjang 2022. Pada tahun lalu, dua hakim agung terjerat dugaan suap oleh KPK yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi mengatakan, instansinya kini menggodok aturan persidangan kasasi dan peninjauan kembali . Khususnya saat pengucapan putusan yang akan dilaksanakan secara elektronik dengan wadah digital berbentuk penyiaran langsung . “Jadi sebelum hari pengucapan putusan, tentunya pihak berperkara atau publik harus diberitahu terlebih dahulu agar mereka dapat menyaksikan siaran langsung pengucapan putusan kasasi atau peninjauan kembali tersebut,” ujar Sobandi terkait teknis baru yang akan diberlakukan, seperti dikutip dari siaran pers diterima, Senin .Sobandi menambahkan, pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali secara live streaming diyakini akan mengubah wajah peradilan menjadi lebih transparan.
Sobandi memastikan, saat ini tata aturan terkait sedang dikerjakan oleh Kelompok Kerja Khusus yang dibetuk langsung bentukan Ketua Mahkamah Agung. “Mereka sedang berkerja untuk merumuskan kebijakan prosedur persidangan kasasi dan peninjauan kembali agar terwujud transparansi penanganan perkara di Mahkamah Agung dan menghilangkan atau setidaknya mengurangi keluhan dari pihak berperkara dan publik,” dia menutup.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
MA Godok Aturan Untuk Siaran Langsung Putusan Kasasi dan PKKepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi memastikan, instansinya tidak ingin mengulang sejarah buruk tahun 2022 terkait dua hakim agung yang terjerat dugaan suap oleh KPK.
続きを読む »
Denny Indrayana soal Perpu Cipta Kerja: Jokowi Melecehkan Putusan MKMenurut Denny Indrayana seharusnya Presiden Jokowi dan DPR melakukan perbaikan UU Cipta Kerja, bukan menerbitkan Perpu Cipta Kerja.
続きを読む »
Soal Perppu Ciptaker, Anggota DPD Minta Presiden Laksanakan Putusan MK - JawaPos.comAnggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menilai Perppu Ciptaker menunjukkan tanda-tanda otoritarianisme mengabaikan prinsip kehati-hatian dan pelibatan rakyat
続きを読む »
Putusan Kasus Kopi Sianida Jadi Amunisi Sambo, Pakar Hukum: Berbeda Kasusnya, Tak Ngaruh ke HakimPakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai putusan pengadilan terkait kasus kopi sianida tidak akan berhasil untuk meringankan Ferdy Sambo.
続きを読む »
Lawan Dakwaan Jaksa, Pengacara Ferdy Sambo Bawa Bukti Putusan Kasus Kopi Sianida di PersidanganDari bukti ini, kuasa hukum Ferdy Sambo ingin menegaskan, dibutuhkannya motif dalam pembunuhan berencana.
続きを読む »
Awali 2023, KPU Kebut Putusan MK soal Penataan DapilMENGAWALI tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersiap segera menyelesaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi DPR dan DPD.
続きを読む »