Soal Perppu Ciptaker, Anggota DPD Minta Presiden Laksanakan Putusan MK
JawaPos.com–Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menilai Perppu Ciptaker menunjukkan bahwa tanda-tanda otoriterianisme dalam kemasan peraturan perundang-undangan semakin nyata.
Menurut dia, Perppu tersebut laksana gong yang menandai masuknya bangsa ini ke situasi krisis legislasi sekaligus krisis demokrasi. Sebab, peraturan perundang-undangan bernama Perppu Ciptaker telah disusun dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, kegentingan yang objektif, pelibatan rakyat lewat lembaga perwakilan, rasional yang bertanggung jawab akan putusan MK, dan didahului diskusi publik di forum-forum terbuka.
Menurut dia, cara berpolitik pemerintah ugal-ugalan. Sehingga, seluruh anggota DPR seharusnya lekas mengakhiri masa reses lalu kembali ke gedung dewan untuk meninjau kemungkinan pemakzulan terhadap presiden. Baca juga:Soal Perppu Cipta Kerja, Denny Indrayana: Presiden Tak Menghormati MK”DPD lebih merepresentasikan rakyat dalam pengertian yang sesungguhnya. Bukan DPR selaku entitas yang lebih sebagai perwakilan partai politik,” ucap Abdul Rachman Thaha.”Andai DPD punya kewenangan lebih, saya akan mengambil inisiatif pemakzulan itu,” tandas Abdul Rachman Thaha.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pakar HTN: Jokowi Tidak taat aturan dengan Menerbitkan Perppu CiptakerPakar HTN: Jokowi Tidak taat aturan dengan Menerbitkan Perppu Ciptaker. DPR tidak mungkin akan membatalkan Perppu Ciptaker yang telah diteken Jokowi. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR sama-sama berkepentingan untuk mengesahkan UU Ciptaker.
続きを読む »
Kritik Perppu Ciptaker, PSHK: Dokumennya Saja Belum Bisa DiaksesPSHK Indonesia mengkritik pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
続きを読む »
Kontras: Penerbitan Perppu Ciptaker Bentuk Pembangkangan atas Putusan MKKontras: Penerbitan Perppu Ciptaker Bentuk Pembangkangan atas Putusan MK. Fatia mengatakan Perppu UU Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah menihilkan peran MK sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif dan perannya sebagai penjaga konstitusi.
続きを読む »
Tolak Keras Perppu Cipta Kerja, Begini Kata Anggota Komisi IX DPR RIPerppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja baru saja diterbitkan Presiden Jokowi. Sontak hal itu menyita perhatian publik hingga Anggota Komisi IX DPR RI.
続きを読む »
Anggota Komisi IX DPR Tolak Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja: Padahal Tidak Ada yang MendesakAnggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari tolak Presiden Jokowi terbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020. Seakan dahului pembahasan DPR
続きを読む »