Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Daerah
Komisi Pemilihan Umum berkomitmen menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi , khususnya terkait sengketa hasil pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Daerah , di daerah pemilihan Sumatera Barat .Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi Pemilihan Umum yang juga menjabat Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Idham Holik , saat dihubungi wartawan, Selasa .
Dia memastikan, jajarannya akan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk Pileg DPD Sumbar, sebagaimana yang diamanatkan oleh MK dalam putusannya. Putusan MK terhadap perkara nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 diajukan oleh bakal calon anggota legislatif DPD Irman Gusman, dan dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin .
Inti putusan PTUN adalah mencabut Keputusan KPU 1563/2023 yang berisi penetapan nama-nama calon anggota DPD 2024.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Hari terakhir putusan sengketa Pileg 2024, MK rampungkan pembacaan 31 putusan tersisa dari 106 perkaraHari terakhir putusan sengketa Pileg 2024, MK rampungkan pembacaan 31 putusan tersisa dari 106 perkara. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) memimpin sidang putusan sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi, ...
続きを読む »
Tanggapi Putusan MK atas Gugatan PHPU Pileg, PPP Bandingkan Perolehan Suara versi Internal dan KPUMardiono merespons putusan sela gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 oleh Mahkamah Konstitusi RI (MK).
続きを読む »
Demokrat Minta KPU Patuhi Putusan MA soal Batas Usia CakadaPartai Demokrat merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah aturan batas usia calon kepala daerah (Cakada). Bappilu/Wakil Ketua Bidang Hukum
続きを読む »
KPU Dinilai Tak Bisa Patuhi Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mengapa?Perludem mengkritik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghapus peraturan terkait batas usia bagi calon kepala daerah.
続きを読む »
ICW dan PSHK Minta KPU Tak Patuhi Putusan MA Ubah Batas Usia Calon GubernurMereka berpendapat putusan MA sama seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran jadi cawapres
続きを読む »
Refly Harun Sebut KPU Boleh Tak Patuhi Putusan MA Soal Batas Usia Pencalonan Pilkada, Ini AlasannyaKPU kata Refly, bisa tidak mematuhi putusan MA karena PKPU yang dibuat didasarkan pada bunyi dalam undang-undang.
続きを読む »