KPU kata Refly, bisa tidak mematuhi putusan MA karena PKPU yang dibuat didasarkan pada bunyi dalam undang-undang.
Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kian Komplet, Kejutan Jay Idzes NyusulDalam putusan Nomor 23 P/HUM/2024, MA memerintahkan KPU RI mencabut Pasal 4 Ayat huruf d P KPU Nomor 9. Putusan MA menambahkan syarat bahwa seseorang bisa maju pencalonan gubernur dan wakil gubernur berusia minimal 30 tahun ketika dilantik. Padahal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada , hanya menyebutkan soal mencalonkan atau dicalonkan. UU Pilkada tidak menyebut soal usia saat pelantikan.
Atas hal ini, berpatokan kepada undang-undang, dia bisa abaikan putusan mahkamah agung tersebut. Karena patokan dia adalah undang-undang," kata Refly saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu . Kata Refly, syarat usia ketika dilantik hanya ada dalam undang - undang tentang Mahkamah Konstitusi . Di mana hakim konstitusi yang dilantik harus berusia 40 tahun, aturan itu kini diubah menjadi 55 tahun.
"Karena undang-undangnya itu mengatakan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan. Bukan untuk dilantik. Karena kalau untuk dilantik ketentuannya itu ada di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi," ungkap Refly.
Refly Harun KPU Mahkamah Agung Pilkada Pilkada Mata Lokal Memilih
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Jenderal Kopassus di Balik Operasi Rebut Homeyo, Refly Harun Bungkam Irma NasdemTangan dingin jenderal Kopassus yang memimpin operasi perbutan distrik Homeyo dari OPM menuai sorotan. Refly Harun sebut anggota DPR harusnya oposisi ke pemerintah
続きを読む »
Berkas Asrilia Kurniawati Dikembalikan KPU Surabaya, Simak Alasannya!KPU Surabaya sebut dua pasangan calon perseorangan gagal memenuhi ketentuan untuk menuju Pilkada 2024
続きを読む »
KPU Sebut Anies-Ahok Tidak Bisa Dipasangkan di Pilgub DKI Jakarta, Ini AlasannyaJadi di undang-undang tentang Pilkada dalam Pasal 7 ayat 2 huruf O itu, adalah yang dilarang gubernur untuk mencalonkan diri menjadi wakil gubernur
続きを読む »
KPU Sebut Permohonan Sengketa Pemilihan Anggota DPD Papua Tengah Shania Moningga tidak JelasKPU RI menyatakan bahwa permohonan sengketa hasil pemilu 2024 atas nama Shania Moningga Hindom tidak jelas atau obscuur libel.
続きを読む »
Kronologi Hakim Arief Tegur KPU di Sidang Sengketa Pileg, Sebut sejak Pilpres Tidak SeriusMajelis Hakim Mahkamah Konstitusi menegur Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menghadiri sidang pendahuluan perselisihan hasil Pileg 2024.
続きを読む »
KPU RI ingatkan anggota KPU Babel taati aturan, kode etik dan perilakuKomisi Pemilihan Umum RI mengingatkan semua anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menaati konstitusi, peraturan undang-undang, kode etik dan ...
続きを読む »