Hakim Konstitusi Anwar Usman sempat menegur pemohon gugatan Perppu Ciptaker di sidang. Ia tegaskan sidang di MK tidak boleh dikaitkan dengan politik.
Hakim Konstitusi Anwar Usman sempat menegur pemohon gugatan uji formil dan materiil Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja di dalam sidang. Anwar menegaskan sidang di MK tidak boleh dikaitkan dengan politik.
Sementara itu pihak pemohon 6 dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia , mengaku kecewa MK menunda sidang tersebut. Sebab menurutnya, sidang mendengarkan keterangan Presiden tersebut telah ditunggu banyak pihak. Ia pun meminta agar perkaranya disidangkan tanpa unsur politis."Ini agenda sebenarnya dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia dan para pekerja secara khusus, jadi sebenarnya sangat boleh dikatakan kecewa ya kecewa sebenarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Hakim Konstitusi Anwar Usman menegur pemohon. Anwar meminta agar proses persidangan uji materiilAwalnya, Anwar menanyai pemohon sudah berapa kali mengikuti sidang di MK, pemohon pun menjawab baru dua kali. Anwar pun menjelaskan proses penjadwalan sidang di MK, menurutnya sidang di MK telah dilakukan secara terjadwal dan tersusun."Jadi ini hukum acaranya demikian, di sini tidak ada, tidak berbicara politik, ya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Sepekan, kunjungan PM Timor Leste hingga Perppu Ciptaker ke paripurnaSelama sepekan (13-18 Februari), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari Presiden RI Joko Widodo terima kunjungan Perdana ...
続きを読む »
DPR Gagal Sahkan, KSPSI: Kuasa Tuhan Perppu Ciptaker Batal Demi KonstitusiDengan kegagalan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, menurut Ketua Umum KSPSI itu, maka Perppu Ciptaker otomatis Batal demi konstitusi.
続きを読む »
DPR Gagal Sahkan, KSPSI: Perppu Ciptaker Batal Demi Hukum |Republika OnlineDengan demikian pemerintah harus cabut Perppu Ciptaker.
続きを読む »
Keterangan Presiden Belum Siap, MK Tunda Sidang Gugatan Perppu CiptakerSidang lanjutan gugatan uji formil dan materiil Perppu Ciptaker ditunda karena keterangan Presiden Jokowi belum siap.
続きを読む »
DPR Klaim Tak Langgar Aturan Jika Sahkan Perppu Ciptaker Pasca ResesDPR punya agenda mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam masa sidang berikutnya atau pasca reses.
続きを読む »
Dinilai Langgar UUD 1945, PSHK Desak Perppu Cipta Kerja DicabutPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menuntut agar Perppu Cipta Kerja dicabut karena melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
続きを読む »