Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menuntut agar Perppu Cipta Kerja dicabut karena melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menuntut agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dicabut karena melanggar Undang-Undang Dasar 1945.
Alasannya, kata Fajri, pengambilan keputusan mengenai Perppu mesti ditempuh DPR dalam sidang paripurna. Sedangkan Perppu Cipta Kerja sekadar diloloskan oleh Badan Legislasi DPR.TII: Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Juga Dipengaruhi Ketidakpastian akibat UU Ciptaker Fajri menilai “persidangan yang berikut” sebagaimana dimaksud pasal itu adalah rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
"Praktik ugal-ugalan UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja ini justru menurut kami dari PSHK justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha,” kata Fajri dalam acara diskusi PSHK yang disiarkan pada Minggu .
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Alasan DPR Ngotot Ingin Revisi UU MKMK dianggap sering membatalkan UU buatan DPR bukan karena bertentangan dengan UUD 1945 melainkan bertentangan dengan UU lainnya.
続きを読む »
Alasan DPR di Balik Rencana Revisi UU MKMK dianggap sering membatalkan UU buatan DPR bukan karena bertentangan dengan UUD 1945 melainkan bertentangan dengan UU lainnya.
続きを読む »
PSHK Sebut Perpu Cipta Kerja Kedaluwarsa: Harus Dibahas di Masa Sidang TerdekatPSHK menegaskan bahwa persetujuan Perpu Cipta Kerja dalam rapat Baleg bukanlah persetujuan DPR yang harus diambil dalam rapat paripurna.
続きを読む »
PSHK Tuntut Perpu Cipta Kerja Dicabut, Ungkit Perpu Ormas yang Nyaris Gagal di DPRPSHK menyatakan persetujuan tingkat pertama terhadap Perpu Cipta Kerja bukan berarti perpu itu akan lolos di rapat paripurna.
続きを読む »
Sepekan, kunjungan PM Timor Leste hingga Perppu Ciptaker ke paripurnaSelama sepekan (13-18 Februari), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari Presiden RI Joko Widodo terima kunjungan Perdana ...
続きを読む »
Belum Disahkan di Rapat Paripurna, Perppu Cipta Kerja Dinilai Mesti DicabutHingga DPR menutup masa sidang, lembaga tersebut belum mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak Perppu Cipta Kerja.
続きを読む »