DPR Gagal Sahkan, KSPSI: Kuasa Tuhan Perppu Ciptaker Batal Demi Konstitusi

日本 ニュース ニュース

DPR Gagal Sahkan, KSPSI: Kuasa Tuhan Perppu Ciptaker Batal Demi Konstitusi
日本 最新ニュース,日本 見出し
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 31 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 92%

Dengan kegagalan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, menurut Ketua Umum KSPSI itu, maka Perppu Ciptaker otomatis Batal demi konstitusi.

KETUA Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Moh. Jumhur Hidayat menyampaikan kelegaannya atas kegagalan DPR RI mengesahkan Perppu Cipta Kerja pada Rapat Paripurna, Kamis lalu.

Untuk itu, agar bisa dimengerti oleh seluruh rakyat, Jumhur mendesak Presiden harus segera mencabutnya, dan menyatakan bahwa UU. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Sementara yang terjadi DPR baru persetujuan di tingkat Baleg, bukan di Paripurna. Sehingga secara otomatis Perppu tidak diakui dan harus disusun ulang sebagaimana mandat MK.

Setelah gagal mensahkan, tegas Jumhur, Presiden dan DPR harus segera memulai proses dari awal lagi yaitu mengundang partisipasi masyarakat dalam rangka menjalankan perintah MK yaitu perbaikan UU Cipta Kerja tersebut.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Sepekan, kunjungan PM Timor Leste hingga Perppu Ciptaker ke paripurnaSepekan, kunjungan PM Timor Leste hingga Perppu Ciptaker ke paripurnaSelama sepekan (13-18 Februari), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari Presiden RI Joko Widodo terima kunjungan Perdana ...
続きを読む »

Belum Disahkan di Rapat Paripurna, Perppu Cipta Kerja Dinilai Mesti DicabutBelum Disahkan di Rapat Paripurna, Perppu Cipta Kerja Dinilai Mesti DicabutHingga DPR menutup masa sidang, lembaga tersebut belum mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak Perppu Cipta Kerja.
続きを読む »

Dinilai Langgar UUD 1945, PSHK Desak Perppu Cipta Kerja DicabutDinilai Langgar UUD 1945, PSHK Desak Perppu Cipta Kerja DicabutPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menuntut agar Perppu Cipta Kerja dicabut karena melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
続きを読む »

Kunjungi Puskesmas Sota, Komisi IX DPR Akan Perjuangkan Nakes Daerah PerbatasanKunjungi Puskesmas Sota, Komisi IX DPR Akan Perjuangkan Nakes Daerah PerbatasanTentunya kami akan membahas  dengan Kemenkes untuk mencari apakah ada semacam sebuah insentif atau penghargaan kepada teman-teman nakes yang bekerja di daerah perbatasan
続きを読む »

Komisi IV DPR RI Minta Ini Agar Petani di Lombok Tengah SejahteraKomisi IV DPR RI Minta Ini Agar Petani di Lombok Tengah SejahteraKomisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menerbitkan peraturan agar setiap hotel hingga perusahaan membeli produk lokal
続きを読む »

Komisi IX DPR apresiasi Puskesmas Sota layani wilayah perbatasanKomisi IX DPR apresiasi Puskesmas Sota layani wilayah perbatasanWakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Sota, Merauke, Papua Selatan, yang memberikan ...
続きを読む »



Render Time: 2025-03-12 21:50:41