Penerbitan Perppu Cipta Kerja runtuhkan supremasi konstitusi
Oleh: Zuhad Aji Firmantoro, SH., MH tahun sejak putusan diucapkan tanggal 25 November 2021. Dengan demikian, pembuat undang – undang memiliki batas waktu perbaikan paling lambat tanggal 25 November 2023.
Meski begitu pada tanggal 30 Desember 2022 lalu, kita dikejutkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pemerintah menyatakan Perppu ini adalah tindak lanjut dari putusan MK tersebut. Pro dan kontra segera bermunculan pasca Perppu ini dikeluarkan. Banyak yang mendukung, tetapi tidak sedikit yang menkritiknya.
Namun, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menentukan adanya 3 syarat objektif suatu keadaan disebut sebagai kegentingan yang memaksa. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum.
Tentang kebutuhan yang mendesak. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan melalui Instagram pribadinya mengenai alasan kegentingan yang memaksa itu. Menurutnta, hal itu terletak pada perkembangan geopolitik, seperti terkait perang Rusia-Ukraina, ancaman inflasi, stagflasi, perlunya kepastian bagi investor dan lain-lain.
Uniknya, salah satu hal dalam penjelasan Mahfud yakni dalam soal keadaan ekononomi, berbeda dengan pernyataan Jokowi selaku kepala negara. Presiden sebelumnya dengan nada penuh keyakinan dan optimisme menyatakan soal ekonomi negara dalanm keadaan baik-baik saja. Bahkan seperti yang disampaikan dalam instagram pribadinya, Presidien Jokowi menyebutkan bila Indonesia cukup berhasil melewati masa-masa sulit pandemi dan ancaman resesi. Perekonomian Indonesia ditegskan tumbuh positif sepanjang tahu.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
YLBHI Kecam Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Tunjukkan Otoritarianisme Pemerintahan JokowiYLBHI mengecam penerbitan Perppu Cipta Kerja yang disebut menunjukkan otoritarianisme pemerintahan Jokowi.
続きを読む »
Soal Perppu Cipta Kerja, Apindo: Aturan Libur Kerja Tetap 1 atau 2 Hari SepekanAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan pengusaha harus tetap memberikan pilihan waktu libur satu atau dua hari dalam satu pekan.
続きを読む »
Anggota Komisi IX DPR Tolak Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja: Padahal Tidak Ada yang MendesakAnggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari tolak Presiden Jokowi terbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020. Seakan dahului pembahasan DPR
続きを読む »
Jokowi Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja, YLBHI: Pembangkangan Terhadap Konstitusi!YLBHI mengecam cara Jokowi yang menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Padahal, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.
続きを読む »
Baleg DPR Tak Masalah Perppu Cipta Kerja TerbitWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jawab putusan MK yang harus revisi dua tahun.
続きを読む »
Pemerintah Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja, YLBHI: Pengkhianatan Konstitusi, Otoritarianisme Jokowi - Pikiran-Rakyat.comPemerintah menerbitkan Perppu UU Cipta Kerja, YLBHI buka suara, singgung pengkhianatan konstitusi dan otoritarianisme Jokowi
続きを読む »