Wapres Tegaskan Perppu Cipta Kerja untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Sindonews BukanBeritaBiasa .
Sebelumnya, Perppu Ciptaker ini telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada lalu . Perppu ini merupakan pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi ini pun kemudian menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.Sehingga, Perppu Ciptaker diperlukan untuk mengisi kekosongan regulasi selama UU Ciptaker diperbaiki sesuai putusan MK.
Lebih lanjut, menurut Wapres, selama waktu perbaikan UU Ciptaker tidak boleh ada kekosongan regulasi demi menjaga stabilitas perekonomian. “Dalam rangka memperbaiki itu, situasi tidak boleh stagnan, tidak boleh vakum, harus ada supaya perekonomian kita terjaga, investor juga tidak bingung,” jelas Wapres.
“Kemudian, maka jalan keluarnya dibuat Perpu untuk menanggulangi situasi dan keadaan itu,” pungkasnya. Sebagai informasi, MK melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker cacat formil dan inkonstitusional bersyarat sehingga perlu diperbaiki.Dalam putusan setebal 448 halaman tersebut, MK memerintahkan kepada pembentuk UU Ciptaker untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional secara permanen.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Ma'ruf Amin Beri Penjelasan soal Alasan Penerbitan Perppu Cipta KerjaWapres Ma'ruf Amin memberikan alasan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Cipta Kerja.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Terbit, Wapres: Jalan Keluar Sebelum Semua Masalah SelesaiWapres Ma’ruf Amin menegaskan, bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) untuk menjaga stabilitas ekonomi. Wakil Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menegaskan,...
続きを読む »
Apindo Kritik Aturan Upah Minimum di Perppu Cipta Kerja, Ini AlasannyaApindo menyoroti aturan upah minimum dalam Perppu Cipta Kerja yang dikhawatirkan dapat semakin menyusutkan lapangan kerja.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja, Pekerja Asing Harus Punya Pendamping dari Pekerja Lokal | merdeka.comPada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja mewajibkan pengusaha atau pihak yang mempekerjakan tenaga asing menunjuk tenaga kerja Indonesia menjadi pendamping.
続きを読む »
Kritik AHY terhadap Perppu Cipta Kerja: Hukum Bukan untuk Kepentingan EliteAHY juga menyentil proses penerbitan perppu yang terkesan memaksa karena tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu Cipta Kerja. Ketua Umum Partai Demokrat...
続きを読む »
AHY Kritik Perppu Cipta Kerja: Hukum Seharusnya Bukan untuk Kepentingan EliteKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja.
続きを読む »