Waka Komisi II DPR mengkritik Ketua Bawaslu yang mengusulkan Pilkada 2024 ditunda.
Bahkan, DPR sebagai lembaga yang kuat setara presiden pun kurang kredibel menyampaikan prediksi gangguan keamanan pilkada."Apalagi Bawaslu. Kan ini seakan-akan Bawaslu tidak percaya kepada TNI-Polri. Kan repot," ujar Yanuar kepada wartawan, Selasa .
"Menurut saya, ucapan ini kayak mengadu domba antara aparat keamanan dengan pembuat undang-undang. Dan itu agak riskan. Kalau saya aparat TNI-Polri, saya akan tersinggung karena institusi TNI-Polri tidak pernah mengatakan pilkada rawan," kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Nusantara itu. Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Bagja mengusulkan agar semua pihak terkait mulai membahas opsi menunda gelaran Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden bertemakan Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu Serta Strategi Nasional Penanggulangannya di Jakarta, Rabu .
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Prabowo Subianto Siapkan Sufmi Dasco Jadi Ketua DPR RI SelanjutnyaKetua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menyiapkan Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Ketua DPR RI selanjutnya.
続きを読む »
DPR akan Bentuk Panja untuk Evaluasi Penyelenggaraan HajiWakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan Komisi VIII DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) evaluasi penyelenggaraan haji 2023 untuk membahas teknis.
続きを読む »
Komisi I DPR Yakini Penggunaan Sosmed yang Baik Beri Dampak Poistif Bagi UMKM - Jawa PosPesatnya perkembangan sosial media (sosmed) bisa berdampak positif bagi para pelaku UMKM. Pasalnya, banyak peluang yang belum dijangkau.
続きを読む »
Komisi III DPR Tak Masalah Polri Beli Pesawat Bekas Hampir Rp 1 TriliunWakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebut pihaknya tidak masalah Polri beli pesawat Boeing 737-800 NG bekas dari Irlandia seharga Rp 997 miliar
続きを読む »
Komisi IX DPR Soroti Akses Layanan Kesehatan bagi Peserta JKN di MalukuPeningkatan akses layanan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Maluku perlu ditingkatkan.
続きを読む »
Komisi IX DPR RI Pastikan Masyarakat Papua Barat Daya Terjamin Program JKNKomisi IX DPR RI terus memastikan bahwa penyelenggaraan Program JKN telah menjamin kesehatan seluruh masyarakat, hingga masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Sindonews news .
続きを読む »