Peningkatan akses layanan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Maluku perlu ditingkatkan.
Liputan6.com, Ambon Salah satu akses layanan yang harus ditingkatkan adalah pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas.
"Hal yang tepat dilakukan untuk pemenuhan sumber daya manusia adalah dengan memilih putra daerah pilihan untuk diberikan beasiswa dengan kesepakatan pengabdian setelah lulus," ujarnya. 2 dari 4 halamanTerdapat 286 Fasilitas Kesehatan Tingkat PertamaBerkaitan dengan itu, Deputi Direksi Wilayah IX, Yessi Kumalasari menjelaskan bahwa saat ini terdapat 286 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Provinsi Maluku yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jumlah FKTP tersebut telah tersedia minimal satu yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di setiap kecamatan.
Dirinya mengungkapkan bahwa keterbatasan dokter dan dokter gigi di puskesmas akan berimbas pada tidak terpenuhinya tata laksana pelayanan kesehatan sesuai kompetensi FKTP. Yessi menegaskan, pemenuhan dokter dan dokter gigi bisa disegerakan untuk memaksimalkan Transformasi Mutu Layanan yang pada Tahun 2023 ini digalakkan oleh BPJS Kesehatan.
Ia mengatakan bahwa saat ini BPJS Kesehatan telah mengimplementasikan Janji Layanan JKN di fasilitas kesehatan. Yessi berharap melalui penerapan tersebut bisa menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Dewas BPJS Kesehatan layani peserta hingga ke Pulau Seram MalukuDalam rangka menyongsong HUT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ke-55 tahun 2023 Dewan Pengawas BPJS-Kesehatan memberikan pelayanan ...
続きを読む »
Sepekan, JKN jadi percontohan sampai aturan perundungan dokterSejumlah berita humaniora Senin(10/7) hingga Sabtu(15/7) yang masih menarik untuk disimak di antaranya soal BPJS Kesehatan yang mengatakan kalau program ...
続きを読む »
Catatan Kritis untuk Menkes: JKN Hak Seluruh Bangsa IndonesiaSaya berharap Pak Menkes menjelaskan dalilnya dengan pendekatan 9 prinsip kebijakan BPJS Kesehatan yang saat ini menyalahi prinsip asuransi kesehatan nasional.
続きを読む »
Rayakan HUT ke-55, Direksi BPJS Kesehatan Turun Langsung Layani Peserta di Tapal Batas NegeriMelalui kegiatan Dewan Pengawas-Direksi Melayani, Direktur TI BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan memberikan pelayanan kepada peserta JKN di Kota Tarakan.
続きを読む »
Peserta BPJS Kesehatan di Riau mencapai 5,58 juta jiwaDari 6,64 juta jiwa penduduk Provinsi Riau tercatat 5,58 juta jiwa terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Juni ...
続きを読む »
Komisi VII: Kepemilikan 51% Saham Vale Indonesia oleh Pemerintah Jadi Harga MatiAnggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai kepemilikan saham Vale Indonesia sebesar 51% oleh pemerintah Indonesia melalui badan usaha tidak dapat ditawar alias harga mati.
続きを読む »