Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penandatangan MoU dengan Komnas HAM tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak Korban melalui mekanisme nonjudicial.
MEMFASILITASI Pemehuhan Hak Korban Peristiwa 1965, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan , Mahfud MD, di Kantor Menko Polhukam RI, Selasa .
Walaupun di dalam peraturan tersebut belum menyebutkan secara eksplisit bantuan sosial atau program pemenuhan tersebut ditujukan kepada korban pelanggaran HAM masa lalu, penyebutan tersebut tidak dapat dilakukan di dalam Perwali karena tidak ada cantolan hukumnya. Berdasarkan data yang tercatat di Komnas HAM, sejumlah 240 korban pelanggran HAM Tragedi 65 namun masih perlu untuk diverifikasi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Gubernur Sulteng temui Menkopolhukam bahas pemenuhan korban HAMGubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menemui Menteri Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfudz MD di Jakarta membahas pemenuhan hak ...
続きを読む »
Mahfud MD bakal ke Amsterdam dan Praha Temui Eksil 1965, Sampaikan Hak Konstitusional KorbanMenkopolhukam Mahfud MD akan mengunjungi Amsterdam, Belanda dan Praha, Republik Ceko untuk menemui eksil korban Tragedi 1965.
続きを読む »
Gubernur Rusdy Mastura Temui Mahfud Md Bahas Hak Korban Peristiwa 1965 di SultengGubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, melaporkan Pemehuhan hak korban peristiwa 1965.
続きを読む »
Mahfud MD Akan Temui Para WNI Eksil '65 di Eropa untuk Penuhi Hak Konstitusional MerekaMahfud MD mengungkapkan akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa negara Eropa dan Korea Selatan, di antaranya untuk menemui warga Indonesia eksil tragedi 1965.
続きを読む »
Taliban: Lima momen penting ketika hak-hak perempuan Afghanistan dihancurkanSelama dua tahun,BBC telah mendokumentasikan ketakutan,kesedihan,dan keteguhan hati para perempuan Afghanistan saat hidup mereka ditekan.
続きを読む »
Paris Larang Anak-anak Tunggangi Kuda Poni dengan Kampanye Hak-Hak SatwaParis akan melarang anak-anak menunggangi kuda poni di taman umum mulai 2025.
続きを読む »