Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, melaporkan Pemehuhan hak korban peristiwa 1965.
Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan , Mahfud Md, melaporkan Pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu, yakni peristiwa 1965.
Walaupun di dalam peraturan tersebut belum menyebutkan secara eksplisit bantuan sosial atau program pemenuhan tersebut ditujukan Kepala korban pelanggaran HAM masa lalu, penyebutan tersebut tidak dapat dilakukan di dalam perwali dikarenakan tidak ada cantolan hukumnya. Berdasarkan data yang tercatat di Komnas HAM sejumlah 240 Korban pelanggaran HAM Tragedi 65, namun masih perlu untuk di verifikasi.
2 dari 2 halamanMahfud Akan Kunjungan ke PaluDalam mempercepat pemenuhan hak korban sesuai dengan INPRES tersebut, gubernur akan menindak lanjuti dengan membuat tim serupa dengan nasional untuk mempercepat implementasi pemehuhan hak korban peristiwa 1965.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Survei 'Kompas', Kepuasan Kinerja Bidang Polkam Tertinggi, Mahfud: Ini Dampak Konsistensi Jaga Pemilu'Ini yang menyebabkan adalah konsistensi kita menjaga bahwa pemilu sebagai agenda politik, tahapan-tahapannya kita jaga,' kata Menko Polhukam Mahfud MD terkait kenaikan kepuasan atas kinerja pemerintah di sektor Polkam.
続きを読む »
Kepuasan Kinerja Bidang Polkam Tertinggi, Mahfud: Ini Dampak Konsistensi Jaga Pemilu”Ini yang menyebabkan adalah konsistensi kita menjaga bahwa pemilu sebagai agenda politik, tahapan-tahapannya kita jaga,” kata Menko Polhukam Mahfud MD terkait kenaikan kepuasan atas kinerja pemerintah di sektor polkam.
続きを読む »
Mahfud MD pastikan transaksi janggal Rp349 triliun tidak berhentiMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan sampai saat ini kasus transaksi janggal yang ada di lingkungan Kementerian ...
続きを読む »
Mahfud MD Tegaskan Kasus Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu Tetap BergulirMahfud MD mengatakan sampai saat ini kasus transaksi janggal yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun tak berhenti
続きを読む »
Mahfud MD: 'Rj' berasal dari kearifan budaya hukum RIMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa restorative justice (rj) atau keadilan restoratif berasal dari kearifan ...
続きを読む »
Mahfud MD: Kritik di Medsos Tak Mewakili Fakta dan Pendapat PublikMenko Polhukam Mahfud MD menilai kritik di media sosial (medsos) tidak mewakili fakta dan pendapat publik.
続きを読む »