Tarif Jalan Berbayar ERP Jakarta Terus Dibahas, Ini Saran MTI

MTI menilai penetapan tarif ERP di Jakarta perlu memperhatikan potensi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia menyebutkan penerimaan dari tarif sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing wajib digunakan sebagian untuk pengembangan moda transportasi umum.

Djoko melanjutkan pendapatan dari tarif ERP juga wajib dialokasikan sebagian untuk perbaikan sarana dan prasarana transportasi umum. Oleh karena itu, regulasi terkait hal ini juga perlu dirancang oleh pemerintah daerah setempat. Adapun, parameter penentuan tarif ERP harus didasarkan pada simulasi biaya transportasi yang harus ditanggung oleh pengguna jalan. Djoko menuturkan, efektivitas tarif ERP dalam mendorong peralihan moda amat bergantung pada perbandingan biaya peralihan moda yang harus ditanggung pengguna jalan.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mengebut penyelesaian regulasi jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing pada 2023.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

Bisniscom /  🏆 23. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

MTI Usul Penerapan ERP Jakarta Berbasis Kawasan, Bukan Koridor JalanPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal pemberlakuan jalan berbayar elektronik (ERP).
続きを読む »

Motor Juga Direncanakan Kena Tarif ERP, Hanya Ini Pengecualiannya'Dalam usul kami di dalam usulannya roda dua (termasuk yang akan dikenakan tarif ERP),' ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/1).
続きを読む »

Wacana ERP di Jakarta, Sahroni: Asas Manfaat Harus DiperhatikanAnggota DPR Ahmad Sahroni mendukung wacana penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di sejumlah jalan di Jakarta. Rencananya, Dishub DKI tengah...
続きを読む »

Kebijakan ERP Disebut Kurangi Volume Kendaraan 40 Persen, Azas Tigor Beri Contoh Singapura dan SwediaKetua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan mendukung rencana Pemrintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Ia mengatakan, berdasarkan pengalaman penerapan ERP di Singapura dan Swedia, ERP mampu mengurangi 40 persen kepadatan kendaraan.
続きを読む »

Gerindra Tegas Tolak Wacana Penerapan ERP di DKI: Seharusnya yang Tadinya Bayar DigratiskanAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan menolak wacana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah jalan di Jakarta.
続きを読む »

Jadi Polemik, Dishub DKI Jelaskan Alasan Penerapan Jalan Berbayar ERPERP dinilai akan menjadi salah satu cara untuk mengendalikan lalu lintas di Jakarta setelah sistem sebelumnya seperti 3 in 1 dan ganjil genap kurang efektif
続きを読む »