Kebijakan ERP Disebut Kurangi Volume Kendaraan 40 Persen, Azas Tigor Beri Contoh Singapura dan Swedia

Kebijakan ERP Disebut Kurangi Volume Kendaraan 40 Persen, Azas Tigor Beri Contoh Singapura dan Swedia TempoMetro

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing . Dia mengatakan, mengacu pada kebijakan ERP di Singapura dan Swedia, ERP mampu mengurangi kepadatan kendaraan hingga 40 persen.

Yang three in one, dia pakai joki, yang ganjil genap pakai mobil kedua atau pakai nomor palsu,” jelas dia. Baca juga: Pengamat Sebut Heru Budi Tak Punya Beban Politik untuk Terapkan Tarif ERP JakartaKarena itulah, Azas menganggap, tarif ERP akan lebih efektif mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Soal tarif ERP, Azas menyarankan agar Pemprov DKI meniru Singapura. Tarif ERP di Negeri Singa itu bersifat fluktuatif yang bergantung pada volume kendaraan.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tempodotco /  🏆 12. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Daftar Negara Sukses Terapkan Jalan Berbayar ERP, Singapura Jadi Pertama | merdeka.comWacana penerapan ERP pertama kali muncul di zaman Gubernur Sutiyoso. Ketua DPRD DKI Jakarta kala itu, Ade Surapriyatna, mengatakan bahwa Sutiyoso meminta ERP diterapkan pada 2006 untuk kendaraan pribadi yang melintas di Blok M-Kota. Hingga Bang Yos selesai menjabat rencana itu tak kunjung direalisasi.
続きを読む »

Berkaca Kasus Juliari, KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi Bansos DKIKetua Forum Warga Kota (Fakta) Azas Tigor Nainggolan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktif menyelediki dugaan korupsi bansos di dalam Pemprov DKI.
続きを読む »

Sistem ERP di Jakarta Akan Berlaku Juga Untuk Motor dan OjolSyafrin menilai bahwa aturan ERP ini perlu diberlakukan untuk mobil atau sepeda motor.
続きを読む »

Pengemudi Ojol Kompak Tolak Jalan Berbayar ERP untuk MotorPemberlakuan jalan berbayar atau ERP untuk motor akan merugikan pihak pengemudi ojek online.
続きを読む »

Gerindra Tegas Tolak Wacana Penerapan ERP di DKI: Seharusnya yang Tadinya Bayar DigratiskanAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan menolak wacana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah jalan di Jakarta.
続きを読む »