Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja belum mewakili aspirasi masyarakat, Senin (16/1).
Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap Undang-Undang Cipta Kerja belum mewakili aspirasi masyarakat.
Sebab, lahirnya Perppu Cipta Kerja itu berasal dari UU yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi . "Apalagi jauh sebelum UU Cipta Kerja disahkan, reaksi publik cenderung menolak dengan munculnya demonstrasi, terutama dari kalangan buruh dan pekerja," ujarnya.Dua Pakar Tata Negara Beri Pandangan soal Kegentingan dan Partisipasi Publik pada Perppu Cipta Kerja
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Survei Litbang 'Kompas': 60,5 Persen Publik Menilai UU Cipta Kerja Tak Wakili Aspirasi MasyarakatTak sampai sepertiga responden yang mengaku sudah terwakili dengan pasal-pasal yang terkandung dalam aturan tersebut.
続きを読む »
Survei Litbang Kompas, 25,3 Persen Responden Anggap UU Cipta Kerja Cuma Untungkan PebisnisSurvei Litbang Kompas memperlihatkan, 25,3 persen responden menilai UU Cipta Kerja hanya menguntungkan para pelaku usaha atau pebisnis.
続きを読む »
Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Menilai Perppu Cipta Kerja Tak MendesakPenilaian itu bukan tanpa alasan. Saat ini, kondisi Indonesia tidak mengalami situasi darurat sehingga perlu diterbitkan perppu.
続きを読む »
Mengenal Lembaga Survei, Kerap Lakukan Jajak Pendapat Jelang PemiluLembaga survei lembaga-lembaga survei berguna untuk mengukur apa yang dipikirkan masyarakat,
続きを読む »