Wamenaker Afriansyah Noor menegaskan, stabilitas ekonomi menjadi alasan utama penerbitan Perppu Cipta Kerja.
Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menjelaskan stabilitas ekonomi menjadi urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja yang telah ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 lalu.
"Iya sesuai dengan apa yang dikeluarkan pemerintah, Perpu Cipta Kerja ini kan untuk menciptakan kestabilan dari soal pekerja dan upah ya. Ada aturan aturan itu di ketenagakerjaan. Mudah-mudahan ini adalah turunan-turunannya memang berkesinambungan sehingga Peppu Cipta Kerja ini bisa menjadi penyangga untuk produk undang-undang kedepannya," kata Afriansyah Noor, di kantor B Universe, Rabu .
Advertisement Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noer , Wakil Direktur Utama Apreyvita D Wulansari , dan Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik, saat diskusi mengenai masalah Ketenagakerjaan menghadapi isu resesi 2023 di kantor B Universe, Jakarta, Rabu 18 Januari 2023. Wamenaker Afriansyah Noor menambahkan, Perppu Cipta Kerja juga berperan menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan pengupahaan.
Menurut Afriansyah, pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk mengisi kekosongan hukum Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai payung hukum mengantisipasi dampak dinamika terhadap ekonomi global. Namun, pro dan kontra gejolak Perppu Cipta Kerja terus bergulir. Wamenaker turut berharap adanya keterbukaan komunikasi yang baik terjalin dengan pihak buruh maupun pengusaha.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Perppu Cipta Kerja Dinilai Menunjang Iklim Investasi di RIMenurut Prof Nindyo Pramono, Perppu Cipta Kerja dapat menunjang iklim investasi di Indonesia yang selama ini selalu tertinggal dari negara-negara lain.
続きを読む »
DPR Nilai Pemerintah Perlu Jelaskan Alasan Mendesak Terbitkan Perppu Cipta KerjaAnggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah perlu menjelaskan alasan mendesak menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2...
続きを読む »
Peneliti Sebut Kelompok Radikal Tunggangi Polemik Perppu Cipta KerjaTerdapat kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu Perppu Cipta Kerja untuk membangun ketidakpercayaan publik terhadap negara.
続きを読む »
Ramai Protes Perppu Cipta Kerja, DPR Beri Respons Tak TerdugaJawaban DPR Soal Penolakan Perppu Ciptaker, 'Monggo Gugat'
続きを読む »
Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja, Gedung DPRD Sumut Dilempari Telur dan TomatRatusan Massa menggelar aksi demo tolak Perppu Cipta Kerja di Kantor DPRD Sumut. Dalam Aksinya, mereka melempari gedung dewan dengan telur dan tomat. Via: detiksumut_
続きを読む »
Besaran Pesangon Karyawan Korban PHK dan Pensiun Berdasar Perppu Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja mengatur ulang besaran pesangon yang diterima karyawan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pensiun.
続きを読む »