Ia membenarkan langkah MK yang telah memanggil sederet menteri kabinet Jokowi untuk memberikan keterangan di persidangan.
"Presiden Jokowi itu kan kepala pemerintahan. Kalau Presiden memang bisa didatangkan oleh Ketua Majelis Hakim MK, itu akan sangat ideal," kata Todung, kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, Rabu . Namun, tanggung jawab utama tetap pada Presiden Jokowi."Tapi, apakah Ketua Majelis mempertimbangkan itu? Saya melihat tanda-tanda itu tidak kelihatan," ucapnya.
"Ketua Majelis mungkin beranggapan bahwa dengan 4 hakim yang dipanggil itu sudah cukup untuk menjelaskan mengenai bansos. Tapi menurut kami, kalau mau tuntas ya harusnya hadirkanHal itu ditegaskan oleh Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang pembuktian Pemohon I Anies Baswesan-Muhaimin Iskandar, pada Senin .Namun, tambah Suhartoyo, pemanggilan sejumlah menteri dan DKPP ini dilakukan atas nama Mahkamah Konstitusi.
"Jadi semata-mata, untuk mengakomodir kepentingan para Hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para Pemohon sebenarnya kami tolak tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan Hakim, pihak-pihak ini dipandamg penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar, di hari Jumat tgl 5," tukasnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Disebut Faisal Basri Politisasi Bansos, Bahlil: Saya Tak Pernah Bagi-bagi Bansos, Terserah MerekaTanggapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai disebut politisasi bansos oleh Faisal Basri saat Sidang Sengketa Pilpres di Gedung MK, Senin (1/4/2024).
続きを読む »
Hotman Paris Cecar Romo Magnis soal Bukti Jokowi Politisasi BansosHotman Paris mencecar Romo Magnis soal tuduhan politisasi bansos. Cecaran itu ditangkis tim hukum Ganjar dengan menyebut Magnis bukan ahli bansos.
続きを読む »
Bahlil Jawab Faisal Basri yang Jadi Saksi di MK soal Politisasi BansosMenteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara usai dituding melakukan politisasi bantuan sosial (bansos).
続きを読む »
Bahlil Jawab Faisal Basri soal Politisasi BansosMenteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara usai dituding melakukan politisasi bantuan sosial (bansos).
続きを読む »
Saran dari KPK, Pembagian Bansos Disetop Menjelang Pilkada 2024JPNN.com : KPK menyarankan supaya pembagian bansos disetop menjelang Pilkada 2024 guna mengindari politisasi.
続きを読む »
Bukan Hanya Menteri, Presiden Juga Bisa Dihadirkan sebagai Saksi Sengketa PilpresPresiden Jokowi dinilai perlu dihadirkan dalam sidang sengketa pilpres untuk mengklarifikasi tuduhan politisasi bansos.
続きを読む »