JPNN.com : KPK menyarankan supaya pembagian bansos disetop menjelang Pilkada 2024 guna mengindari politisasi.
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan supaya penyaluran bantuan sosial disetop menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2024. Hal itu dilakukan untuk menghindari politisasi.
Alex, panggilan Alexander Marwata, mengatakan bahwa hal itu untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan bansos untuk berkampanye. Dia mengungkapkan survei KPK menemukan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan faktor uang.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Revisi UU Pilkada, Fokusnya Tak Lagi Soal Majukan PilkadaRevisi UU Pilkada menunggu sikap pimpinan DPR. Ini seiring Mahkamah Konstitusi tetap menegaskan Pilkada November 2024.
続きを読む »
KPK sarankan pembagian bansos disetop jelang Pilkada 2024Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyarankan agar menyetop penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Kepala ...
続きを読む »
Hasil Pemilu 2024 Prabowo-Gibran Raih 96 Juta Suara di Pilpres 2024Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional yang dilakukan KPU RI Prabowo-Gibran unggul di 66 dari 128 kantor panitia pemilihan luar negeri PPLN
続きを読む »
Hasil Swiss Open 2024 BagasFikri Kalahkan Pasangan Tiongkok di Swiss Open 2024Ganda putra Indonesia Bagas MaulanaMuhammad Shohibul Fikri berhasil meraih kemenangan atas pasangan Tiongkok Huang DiLiu Yi di Swiss Open 2024
続きを読む »
Hasil Pemilu 2024 Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024Prabowo-Gibran meraup 96214691 suaraAnies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40971906 suara Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebanyak 27040878 suara
続きを読む »
Soal Timnas Amin Akan Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK, Surya Paloh: Upaya Cari KeadilanTim hukum Timnas Amin bakal mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK, Kamis 21 Maret 2024.
続きを読む »