RUU ASN, DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK dan Pengurangan Gaji Honorer

DPR dan pemerintah membahas RUU ASN, memastikan tidak akan ada PHK dan pengurangan pendapatan honorer.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni. yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia. Berdasarkan UU No. 5/2014 dan PP No. 49/2018, tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023.

, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni. “Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 Juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” ujarnya.“Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya, itu sedang dibahas,” jelas Alex.

“Kita terus berhitung kemampuan anggaran pemerintah. Kan setiap tahun ini kita coba terus rekrutmen agar yang tenaga non-ASN ini menjadi ASN secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Skema yang nanti diambil pun kita sesuaikan anggaran pemerintah,” ujarnya.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

Beritasatu /  🏆 26. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Pemerintah-DPR pastikan tak ada PHK dan pengurangan gaji bagi non-ASNPemerintah dan DPR RI memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pengurangan pendapatan dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya ...
続きを読む »

Tenaga Non-ASN Alias Honorer Membengkak, PANRB Pastikan Tak Ada PHK MassalDari awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400 ribu, ternyata begitu didata ada 2,3 juta honorer dengan mayoritas ada di pemerintah daerah
続きを読む »

DPR: Papua Nugini Sudah Sahkan RUU Bebas Visa Bagi WNI | merdeka.comParlemen Papua Nugini (PNG) telah meratifikasi RUU tentang Bebas Visa Indonesia. Sehingga, saat ini warga negara Indonesia (WNI) dapat ke sana tanpa visa.
続きを読む »

Kenikmatan Kades Bisa Jadi 'Bom Penghancur' RIBadan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati, untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa untuk disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna.
続きを読む »

4 Poin Revisi UU Desa: Gaji, Masa Jabatan, Tunjangan, dan Dana DesaBerikut empat poin penting dari beberapa perubahan yang diusulkan DPR dalam RUU Desa
続きを読む »