Pemerintah dan DPR RI memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pengurangan pendapatan dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya ...
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni di Jakarta, Kamis.
Jakarta - Pemerintah dan DPR RI memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja hingga pengurangan pendapatan dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia. Adapun penyelesaian tenaga non-ASN telah diatur oleh UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Aturan tersebut menyebutkan tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023. “Dari awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000, ternyata begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Perintah presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal.
Alex menegaskan bahwa pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak adalah tidak boleh ada pemberhentian. “Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” katanya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Tenaga Honorer Dihapus, RUU ASN Buka Peluang Tenaga Part TimeRevisi UU ASN tersebut akan dibuka status baru ASN, yakni PPPK Paruh Waktu.
続きを読む »
Revisi UU Desa Dikebut DPR: Didukung Pemerintah Desa, tapi Dikritik LSMDPR kebut pembahasan revisi UU Desa. Bahkan, ditargetkan selesai Desember tahun ini. Aksi DPR ini didukung Apdesi tapi dikritik sejumlah LSM
続きを読む »
DPR RI minta pemerintah dukung inovasi air jadi bahan bakar'Pemerintah harus tanggap dan pro aktif merangkul serta mendukung pengembangan kemampuan dan inovasi anak bangsa agar memotivasi lahirnya karya-karya luar biasa dari putra-putri Indonesia,' kata Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding.
続きを読む »
Komisi I DPR Minta Pemerintah Tak Rendahkan Harga Diri Bangsa dalam Penyelamatan Pilot Susi Air'Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa'.
続きを読む »
Jabatan Kades Ditambah Jadi 9 Tahun, Dana Desa Naik TajamTuntutan Kepala Desa (Kades) beberapa waktu lalu akhirnya diwujudkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.
続きを読む »
Jabatan Kepala Desa Ditambah Jadi 9 Tahun, Segini Gajinya!Tuntutan Kepala Desa (Kades) beberapa waktu lalu akhirnya diwujudkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.
続きを読む »