Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jangan sampai ada aturan yang diubah di tengah tahapan pemilu. Dia menilai hal ini menciptakan ketidakpastian hukum.
yang saat ini sudah berjalan. Bagja mengingatkan jangan sampai ada aturan yang diubah di tengah proses tahapan pemilu ini.
"Sebenarnya kami ingin menyatakan ini, jangan sampai ada aturan berubah di tengah proses tahapan. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya ada perubahan mendasar, berubah di tengah tahapan dilakukan," kata Bagja dalam diskusi OTW 2024 'Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu' di Erian Hotel, Jakarta Pusat, Minggu .Bagja mengungkit tahapan pemilu yang telah berjalan selama 8 bulan.
"Bukan hanya KPU dan Bawaslu, tapi pemangku kepentingan, presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Karena itu berlaku ke depan. Tahapan sudah berjalan, seharusnya namanya putusan itu berlaku ke depan. Itulah yang dijaga seharusnya," sambungnya. Meski begitu, Bagja memastikan Bawaslu tetap akan melaksanakan apapun putusan MK. Dia menyebut Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak dapat beropini lebih jauh mengenai sistem pemilu.
"Kami tidak melakukan opini ke MK, silakan. Kekuasaan lembaga yudikatif memiliki kemandirian sendiri. Di situ kami yang harus kami apresiasi dan jaga. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi itu harus dilakukan. Apapun keputusannya. Kami tidak boleh protes," tuturnya.Sebelumnya, ada enam pemohon yang tertulis dalam gugatan UU Pemilu di MK tersebut.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Bawaslu Minta KPU Buka Akses Data Pemilih'KPU perlu memberikan transparansi data, sebab Bawaslu berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu,' kata Rahmat Bagja.
続きを読む »
Bawaslu Ultimatum Partai Politik yang Gunakan SARA dan Politik IdentitasMenurut Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, politik identitas adalah permasalahan besar, disaat penyelenggaraan Pemilu 2019. Maka dari itu, Bawaslu bakal bertindak dengan tegas.
続きを読む »
Ketua Bawaslu Tak Setuju Rumah Ibadah Jadi Tempat KampanyeKetua Bawaslu Rahmat Bagja khawatir jika ada pencaplokan rumah ibadah atas kepentingan tertentu akan membuat adanya persaingan antarpartai politik.
続きを読む »
Terang-Terangan Andalkan Politik Identitas, Ketua KPU RI Minta Bawaslu Tegur Partai UmmatSikap tak terpuji partai besutan Amien Rais dkk, Partai Ummat yang terang-terangan mengusung politik identitas menuai kecaman. Apalagi NU dan Muhammadiyah juga sudah menegaskan menolak politik identitas dalam Pemilu 2024 mendatang.
続きを読む »
Ketua Umum IMI Lantik 23 Ketua IMI ProvinsiBamsoet mengatakan, pelantikan bersama untuk mempercepat pergerakan roda organisasi IMI di berbagai provinsi.
続きを読む »
Pemilu 2024, Bawaslu Berpesan Agar Rumah Ibadah Tak Jadi Tempat Persaingan ParpolBagja menekankan bahwa dalam Pemilu 2024, harus meniadakan politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
続きを読む »