'KPU perlu memberikan transparansi data, sebab Bawaslu berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu,' kata Rahmat Bagja.
Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja meminta Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan akses data yang menjadi rujukan petugas pemutakhiran daftar pemilih melakukan pencocokan dan penelitian .
Advertisement Rahmat Bagja menjelaskan, terdapat perbedaan perspektif antara KPU dan Bawaslu dalam menginterpretasikan Undang-undang 27 Tahun 2022 terkait Pelindungan Data Pribadi oleh Kementerian Dalam negeri .
Menurut Rahmat Bagja, pihaknya tidak masalah apabila KPU harus menutup beberapa digit Nomor Induk Kependudukan untuk melindungi data pemilih.Bawaslu Ungkap Kendala Atasi Politik Identitas di Medsos Bawaslu hanya membutuhkan akses data untuk keperluan pengawasan petugas pemutakhiran daftar pemilih yang bertanggung jawab untuk mencocokan dan meneliti daftar pemilih per 1 TPS dari rumah ke rumah.
Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menjelaskan potensi resiko dari dibukanya data pemilih. Menurut Titi, semakin banyak pihak yang mempunyai akses ke data pemilih, akan semakin tinggi resiko kebocoran data.Perludem Buka Pos Pengaduan Kecurangan Pemilu "Jadi yang harus disepakati sejauh mana akses data itu boleh dan tidak boleh. Akses data tetap harus melindungi data pribadi warga, jangan sampai menimbulkan kerentanan bocornya data pribadi," jelas Titi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Terang-Terangan Andalkan Politik Identitas, Ketua KPU RI Minta Bawaslu Tegur Partai UmmatSikap tak terpuji partai besutan Amien Rais dkk, Partai Ummat yang terang-terangan mengusung politik identitas menuai kecaman. Apalagi NU dan Muhammadiyah juga sudah menegaskan menolak politik identitas dalam Pemilu 2024 mendatang.
続きを読む »
Bawaslu Ultimatum Partai Politik yang Gunakan SARA dan Politik IdentitasMenurut Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, politik identitas adalah permasalahan besar, disaat penyelenggaraan Pemilu 2019. Maka dari itu, Bawaslu bakal bertindak dengan tegas.
続きを読む »
Ketua Bawaslu Tak Setuju Rumah Ibadah Jadi Tempat KampanyeKetua Bawaslu Rahmat Bagja khawatir jika ada pencaplokan rumah ibadah atas kepentingan tertentu akan membuat adanya persaingan antarpartai politik.
続きを読む »
Pemilu 2024, Bawaslu Berpesan Agar Rumah Ibadah Tak Jadi Tempat Persaingan ParpolBagja menekankan bahwa dalam Pemilu 2024, harus meniadakan politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
続きを読む »
Bawaslu Perbolehkan Parpol Pasang Bendera di Tempat Umum Meski Belum Masa Kampanye |Republika OnlineParpol harus mematuhi ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
続きを読む »
Bawaslu Papua Barat Siapkan Sanksi Tegas Cegah Politik Uang Pada Pemilu 2024Caleg yang terlibat politik uang pada Pemilu 2024 akan dikenakan sanksi pidana, denda, dan diskualifikasi dari kepesertaan pemilu.
続きを読む »