Raker Komisi A DPRD DKI Ditunda Lagi Alasannya untuk Pendalaman, sebelumnya Banyak yang Absen

Raker Komisi A DPRD DKI Ditunda Lagi Alasannya untuk Pendalaman, sebelumnya Banyak yang Absen TempoMetro

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta yang dijadwalkan hari ini, Selasa, 17 Januari 2023 kembali ditunda. Rapat kerja kali ini diagendakan untuk membahas anggaran Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.Bertempat di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, rapat baru dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dari yang jadwal awalnya pukul 09.00 WIB.

Baca: DPRD DKI Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, Justru Minta yang Berbayar DigratiskanAgenda rapat bahas anggaran kegiatan 2023Sementara itu, Yudhistira menjelaskan bahwa agenda rapat kerja hari ini adalah untuk membahas anggaran kegiatan Diskominfotik 2023.'Kami memaparkan rencana kegiatan Diskominfotik tahun 2023.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tempodotco /  🏆 12. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Komisi B DPRD DKI: Potensi Penerimaan dari ERP Bisa Mencapai Rp 60 Miliar Per HariDengan tarif antara Rp 5.000-19.000 per kendaraan, pemasukan dari ERP di Jakarta bisa mencapai Rp 30 miliar-60 miliar per hari.
続きを読む »

Komisi B DPRD DKI: Sosialisasi ERP Masih Sangat Jauh, apalagi PenerapannyaIsmail berujar, sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
続きを読む »

Ketua Komisi B: Keuntungan Jalan Berbayar Capai Rp 60 Miliar per Hari |Republika OnlineKetua Komisi B DPRD DKI sebut keuntungan jalan berbayar mencapai Rp 60 miliar/hari.
続きを読む »

Foto : Raker dengan Komisi IV DPR, Mentan Dicecar Soal Kedelai Tak Ada Laporan | merdeka.comRaker dengan Komisi IV DPR, Mentan Dicecar Soal Kedelai Tak Ada Laporan. Raker tersebut membahas mengenai Kinerja Kementerian Pertanian mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, hingga data stok pangan yang berbeda.,Kementan,Viral Hari Ini,Komisi IV DPR,DPR,Jakarta
続きを読む »

Komisi B DRPD DKI: ERP Jangan Sampai Timbulkan Beban Baru, Optimalkan GageBeban terhadap masyarakat yang dimaksud adalah tarif layanan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).
続きを読む »

Komisi B DRPD DKI Sarankan Uji Coba ERP di 3 Ruas Jalan Dahulu Sebelum DiterapkanKetua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyarankan sebaiknya sistem jalan berbayar elektronik atau ERP tak langsung diterapkan di 25 jalan di Jakarta.
続きを読む »