Komisi B DPRD DKI: Sosialisasi ERP Masih Sangat Jauh, apalagi Penerapannya

Ismail berujar, sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.

- Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail berujar, sistem jalan berbayar elektronik tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.

Untuk diketahui, sistem ERP secara umum tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik . Menurut Ismail, Raperda PL2SE masih disusun oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta. " memang masih pembahasan di Bapemperda. Kalau tidak salah, baru dua kali pembahasan," ucap Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin .

"Jadi, memang masih sangat jauh untuk bisa langsung disosialisasikan, apalagi diterapkan," sambung dia.Sepengetahuan Ismail, Bapemperda DPRD DKI akan membahas pasal per pasal dalam Raperda PL2SE.Menurut Ismail, selama pembahasan raperda itu, muncul banyak pertanyaan terhadap isi peraturan berkait penerapan ERP tersebut."Wajar jika kemudian ini menimbulkan kekagetan baru, bukan hanya di masyarakat, tapi juga di Komisi B," ungkap dia.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

kompascom /  🏆 9. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Komisi B DPRD DKI: Potensi Penerimaan dari ERP Bisa Mencapai Rp 60 Miliar Per HariDengan tarif antara Rp 5.000-19.000 per kendaraan, pemasukan dari ERP di Jakarta bisa mencapai Rp 30 miliar-60 miliar per hari.
続きを読む »

Ketua Komisi B: Keuntungan Jalan Berbayar Capai Rp 60 Miliar per Hari |Republika OnlineKetua Komisi B DPRD DKI sebut keuntungan jalan berbayar mencapai Rp 60 miliar/hari.
続きを読む »

Dugaan Korupsi Bansos DKI 2020, DPRD Panggil Bos PD Pasar JayaKetua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan akan memanggil petinggi BUMD Pasar Jaya yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial (bansos) DKI 2020.
続きを読む »

Soal Dugaan Korupsi Bansos Rp 3,65 T, DPRD DKI Panggil Pasar JayaKetua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan akan memanggil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta Perumda Pasar Jaya terkait dugaan korupsi bansos.
続きを読む »

Ketua Komisi 2 DPRD Morut Berang, Kutuk Tindakan Anarkis TKA Asal TiongkokTKA Asal Tiongkok Pukul Pekerja Lokal PT GNI, Ratusan Kendaraan dibakar
続きを読む »

Komisi B DRPD DKI Sarankan Uji Coba ERP di 3 Ruas Jalan Dahulu Sebelum DiterapkanKetua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyarankan sebaiknya sistem jalan berbayar elektronik atau ERP tak langsung diterapkan di 25 jalan di Jakarta.
続きを読む »