SIDOARJO - Legislatif dan eksekutif menyetujui perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2023 pada rapat paripurna yang digelar Rabu (12/4) malam. Dari perubahan tersebut, jumlah raperda yang akan dibahas tahun ini bertambah.
SIDOARJO
Sekretaris DPRD Sidoarjo Hari Sucahyono mengatakan, dalam perubahan propemperda 2023, jumlah raperda menjadi 24. Enam dari usulan legislatif dan 18 dari eksekutif. Pada usulan legislatif, empat di antaranya merupakan usulan dari Komisi D. Salah satunya adalah raperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren. “Sisanya ada satu usulan Komisi C dan satu lagi usulan Komisi S,” katanya.
Secara operasional, propemperda memuat daftar rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu. Perubahan propemperda yang disampaikan telah melalui proses pengkajian yang melibatkan pihak terkait dari berbagai lini. Dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris DPRD Sidoarjo Hari Sucahyono mengatakan, dalam perubahan propemperda 2023, jumlah raperda menjadi 24. Enam dari usulan legislatif dan 18 dari eksekutif. Pada usulan legislatif, empat di antaranya merupakan usulan dari Komisi D. Salah satunya adalah raperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren. “Sisanya ada satu usulan Komisi C dan satu lagi usulan Komisi S,” katanya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Raperda PKP tengah Dirancang, Jadi Kabar Gembira Bagi MBR Kota SoloRancangan peraturan daerah (raperda) tentang perumahan dan kawasan permukiman (PKP) tengah diproses oleh DPRD Kota Surakarta. Ini bakal menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kota Solo, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
続きを読む »
Godok Draf Dua Raperda Inisiatif, Bapemperda Undang OPDBadan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang terus mematangkan draf dua raperda inisiatif. Masing-masing Raperda Jaminan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Jombang.
続きを読む »
UU ITE Bakal Direvisi yang Kedua Kali, Ini Poin-poinnya | merdeka.comPemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
続きを読む »
PBB Memastikan Jumlah Sipil yang Tewas di Ukraina Akibat Invasi Rusia Mendekati 8.500Angka tersebut, menurut PBB, adalah puncak gunung es, sementara jumlah korban sesungguhnya dari Invasi Rusia ini diyakini jauh lebih besar.
続きを読む »
Sri Mulyani Ungkap Rincian Transaksi Mencurigakan Rp349 T, Termasuk Jumlah Pegawai yang DihukumMenkeu Sri Mulyani mengungkapkan rincian transaksi mencurigakan Rp349 Triliun, mulai dari jumlah surat PPATK hingga jumlah pegawai Kemenkeu yang dihukum.
続きを読む »