UU ITE Bakal Direvisi yang Kedua Kali, Ini Poin-poinnya
"Dengan telah diberikannya pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI pembahasan mekanisme dan jadwal pembahasan serta pembahasan materi DIM RUU Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah siap untuk tindaklanjuti sampai dengan selesainya pembahasan revisi UU ITE ini dengan cepat," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat RDP bersama Komisi I DPR RI belum lama ini.
"Panja akan dipimpin oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dan Dirjen Peraturan Perundangan KemenkumHAM. Selama pembahasan juga turut melibatkan Tim Siber Polri," jelasnya.Menteri Johnny menjelaskan, revisi atas UU ITE akan dilakukan agar dapat menjamin kepastian ketertiban di ruang siber dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi secara umum.
Dilanjutkannya, usulan ini direncanakan dimuat dalam dua bagian UU ITE yakni keadilan restoratif berupa upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan, dimana bagian penjelasan dimana bentuk aplikasi restorative justice yang dimaksud adalah penyelesaian di luar pengadilan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
DPR Setujui RUU Landas Kontinen Jadi Undang-undangDPR RI mengesahkan RUU tentang Landas Kontinen menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI ke-21 masa persidangan IV tahun 2022-2023.
続きを読む »
GAPKI Tak Sepakat dengan Kebijakan Deforestasi Uni Eropa: Rugikan Petani!GAPKI mengatakan kebijakan Uni Eropa yang memberlakukan Undang-undang antideforestasi akan merugikan ekspor produk sawit.
続きを読む »
Aksi Unjuk Rasa Mahasiwa Surabaya Tuntut UU Cipta Kerja DIcabut |Republika OnlineMahasiswa Surabaya mendesak Undang-Undang tentang Cipta Kerja segera dicabut.
続きを読む »
Jokowi: RUU Perampasan Aset Tolong Segera Diselesaikan, Itu Penting Sekali!Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset
続きを読む »
ICW Laporkan 55 Pimpinan di DPR yang Tak Rutin Lapor Harta KekayaanKewajiban melapor LHKPN merupakan mandat dari Undang-Undang No 28/1999. Mengacu pada Peraturan Kode Etik DPR, jika anggota DPR mengabaikan perintah undang-undang, berarti masuk kategori melanggar hukum. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »