Presiden Jokowi Diminta Tindak Kada yang Abai Kawal Kebebasan Beragama PresidenJokowi
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta menggunakan kewenangannya dalam mengawal perintah konstitusi terkait kebebasan beragama.
Antara lain, menindak para kepala daerah yang tidak menjalankan peran mengawal konstitusi, terutama terkait kebebasan beragama.Baca Juga:"Saya mengimbau Presiden Jokowi menggunakan wewenang dan otoritas yang dimilikinya menindak tegas bupati, wali kota dan aparat keamanan yang tidak mengawal jaminan konstitusi atas kebebasan beragama," ujar Pendeta Gomar dalam keterangannya, Rabu .
Pendeta Gomar menyatakan pandangannya menanggapi pidato Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa . PGI menyambut baik pidato presiden terkait kebebasan beragama karena menilai kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusi setiap warga negara yang harus dilindungi negara.Selain itu, memperoleh izin mendirikan bangunan rumah ibadah juga masih sangat sulit bagi agama tertentu.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Presiden Jokowi Instruksikan Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus HAM'Untuk pondasi stabilitas politik, demokrasi, kepastian hukum, rasa keadilan, dan penegakan HAM harus kita perkuat,' kata Jokowi.
続きを読む »
Presiden Jokowi Perintahkan Polri Tindak Tegas Pelaku Perusakan di PT GNIPresiden RI Jokowi memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menindak tegas para pelaku kerusuhan di PT GNI, Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
続きを読む »
Penanganan Tragedi Kanjuruhan Tak Penuhi Keadilan, Presiden Jokowi Diminta Keluarkan PerppuTim Advokasi Tragedi Kanjuruhan meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) demi tuntaskan Targedi Kanjuruhan.
続きを読む »
Presiden Perintahkan Menterinya Tindak Lanjuti Rekomendasi PPHAMMenurut Jokowi, hal itu memjadi salah satu kunci untuk bisa memperkuat fondasi stabilitas politik, demokrasi, dan kepastian hukum
続きを読む »
Kapolri: Presiden Minta Tindak Tegas Pelaku Kerusuhan TKA vs TKI di PT GNIKapolri menyebut setidaknya ada sekitar 11 ribu pekerja lokal dan 1.300 tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan tersebut.
続きを読む »