Menurut Jokowi, hal itu memjadi salah satu kunci untuk bisa memperkuat fondasi stabilitas politik, demokrasi, dan kepastian hukum
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan para menteri dan kepala lembaga negara untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat .
"Saya minta tindak lanjut dari apa yang saya umumkan minggu lalu. Seluruh kementerian ikut bersama menindaklanjuti apa yang telah saya sampaikan mengenai pelanggaran berat masa lalu yang non yudisial," ujar Jokowi. "Untuk fondasi stabilitas politik, demokrasi, kepastian hukum, rasa keadilan, dan penegakan HAM, itu harus kita perkuat," ucapnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Presiden Jokowi Perintahkan Polri Tindak Tegas Pelaku Perusakan di PT GNIPresiden RI Jokowi memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menindak tegas para pelaku kerusuhan di PT GNI, Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
続きを読む »
Jokowi Diklaim Telah Restui Erick Thohir Jadi Caketum PSSI, Istana Pastikan Tak Intervensi - Pikiran-Rakyat.comJokowi Diklaim Telah Restui Erick Thohir untuk Maju Jadi Caketum PSSI, Istana Pastikan Tak Intervensi: Pencalonan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI diklaim telah mendapat restu dari Presiden Jokowi, menurut Seskab.
続きを読む »
Presiden Jokowi Minta Inflasi 2023 Ditekan Sampai Lima Persen |Republika OnlineJokowi perintahkan kementerian dan lembaga pemerintah mengurus inflasi seperti Covid.
続きを読む »
Muzani Perintahkan Kader Gerindra Pasang Bendera-Spanduk 'Prabowo Presiden 2024'Gerindra pasang target jadi pemenang Pemilu 2024 di Jawa Barat. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani memerintahkan kader Gerindra memasang spanduk Gerindra dan Prabowo.
続きを読む »
Jokowi Perintahkan Ketua OJK Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi 2023Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta industri di sektor jasa keuangan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 ini.
続きを読む »