Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa belum ada pembicaraan Pemerintah dengan pihaknya mengenai kemungkinan ...
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa belum ada pembicaraan Pemerintah dengan pihaknya mengenai kemungkinan pengelolaan tambang, terkait adanya pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan.
Menurut dia, kemungkinan ormas keagamaan dapat mengelola tambang merupakan wewenang pemerintah. “Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” tutur Mu’ti. WIUPK merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang izin. Berdasarkan Pasal 83A ayat , WIUPK yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah beroperasi atau sudah pernah berproduksi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Diisukan Dapat Jatah IUP Tambang dari Jokowi, Muhammadiyah Buka SuaraMuhammadiyah buka suara perihal pemerintah yang akan memberikan jatah IUP tambang
続きを読む »
Bakal Dapat Jatah IUP Tambang dari Jokowi, Ini Respons MuhammadiyahMuhammadiyah buka suara perihal beleid anyar yang diterbitkan Presiden RI Jokowi
続きを読む »
Anak Buah Bahlil Bongkar Alasan NU-Muhammadiyah Cs Mau Diberi IUPKementerian Investasi/ BKPM menyebut rencana pemberian IUP ke NU, Muhammadiyah Cs didasari jasa mereka dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI.
続きを読む »
Disebut Bakal Dapat 'Jatah' Tambang dari Jokowi, Ini Kata MuhammadiyahMuhammadiyah buka suara perihal adanya isu ormas keagamaan mendapatkan jatah IUP tambang
続きを読む »
Ormas Keagamaan Dapat Prioritas IUP Tambang, Pemerintah Buka SuaraKementerian ESDM buka suara perihal Ormas Keagamaan dapat jatah prioritas IUP tambang
続きを読む »
Dapat Jatah IUP Tambang dari Jokowi, Ini Daftar Ormas Keagamaan di RIPemerintah akan memberikan prioritas pengelolaan IUP pertambangan kepada ormas keagamaan
続きを読む »