Pimpinan Komisi IX DPR RI Desak Penegak Hukum Implementasikan UU Perlindungan Anak UuPerlindunganAnak
Hal itu disampaikan Nihayatul terkait kasus penculikan anak inisial MA di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
"Kami mendesak pemerintah dan para penegak hukum secara tegas dan komitmen menjalankan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, termasuk menghukum pelaku kejahatan terhadap anak dengan hukuman berat, terlebih jika pelaku terbukti residivis," ucap Nihayatul di DPP PKB, Jakarta, Rabu "Angka itu meningkat dari 2021sebanyak 14.517 kasus kekerasan anak berdasarkan data Kementerian PPPA. Bahkan di 2019, Polri mencatat 2.
Ketua Bidang Kesehatan dan Perlindungan Anak DPP PKB itu menilai dari data tersebut, anak–anak Indonesia belum bisa mendapatkan rasa aman dan terlindungi dari segala tindak kekerasan. Baca Juga:"Termasuk hal lain yang membahayakan ketika berada di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, ruang bermain atau dimana pun di seluruh ruang publik," dia menambahkan.
Tak hanya itu, Nihayatul mendesak pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban, seperti penanganan yang cepat, perawatan, pendampingan psikososial serta memastikan keberlangsungan pendidikan anak.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Covid-19 untuk AnakSaleh mengingatkan pernyataan Kememenkes dan produsen vaksin yang menyanggupi pengadaan vaksin Covid-19 untuk anak saat rapat terakhir. Anggota Komisi IX DPR Saleh...
続きを読む »
PPKM Dihentikan, Komisi VII DPR Yakin Perekonomian StabilTahun 2022, ekonomi Indonesia sudah menunjukkan pergerakan positif. Eddy yakin ekonomi Indonesia bisa jadi tumbuh sebesar 5%, seperti target Bank Indonesia.
続きを読む »
Wakil Ketua Komisi IV DPR Desak Pemerintah Setop Impor Beras.Pemerintah diminta untuk setop impor beras.
続きを読む »
Pelaku Penculikan Malika Bakal Dijerat Pasal Perlindungan Anak - JawaPos.comKekerasan yang dilakukan Iwan terhadap Malika ditengarai untuk memanfaatkan anak itu sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukannya, yaitu memulung.
続きを読む »
Persoalkan Larangan Caleg Sosilasasi Sebelum Kampanye, Komisi II DPR Segera Panggil KPUAnggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa komisi akan memanggil mitra kerjanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam masa sidang mendatang. DPR masih reses.
続きを読む »
Kasus Penculikan MA di Jakpus, KPAI Singgung Perpres Jokowi soal Perlindungan Anak | merdeka.comKPAI menegaskan, kasus Malika menjadi cermin tantangan terbesar bagi negara dalam menjawab isu perlindungan anak.
続きを読む »