Wakil Ketua Komisi IV DPR Desak Pemerintah Setop Impor Beras.

Pemerintah diminta untuk setop impor beras.

- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mendesak pemerintah untuk segera menghentikan kebijakan impor beras. Sebab, langkah tersebut amat memberatkan para petani yang menggantungkan hidupnya dari bertani.

"Basisnya kan data antar lembaga. Bulog mengatakan cadangan beras pemerintah tidak memenuhi target 1,2 juta ton, sementara BPS sebagai sumber tunggal data produksi gabah dan beras nasional telah menyatakan bahwa stok di tingkat petani cukup, bahkan surplus 1,7 juta ton." Politikus PKB itu mengusulkan agar perbedaan data dapat diselesaikan dengna penyelarasan rentang waktu survei, kesepahaman terkait dengan kondisi terkini, sinkronisasi hitungan neraca komoditas, dan tidak saling ego sektoral.

Ia mengaku akan memanggil dan mempertemukan kembali semua pemangku kepentingan pangan untuk membahas adanya perbedaan data stok beras sekaligus relevansi impor yang dinilai merugikan petani tersebut.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

KompasTV /  🏆 22. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Jabat Ketua Komisi IV, Gus M Siap Awasi Janji Kampanye Bima-DedieSetelah terpilih menjadi Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor periode 2023, politikus PPP Akhmad Saeful Bakhri alias Gus M siap awasi janji kampanye Bima-Dedie.
続きを読む »

Wakil Ketua DPR sebut LPS perkuat ketenangan publikWakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengatakan kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat ...
続きを読む »

Simak! Menkes Ungkap Nasib PeduliLindungi Usai PPKM DicabutMenkes menjelaskan, saat ini pemerintah sudah menyiapkan payung strategi untuk integrasi satu data pemerintah.
続きを読む »

Baleg DPR Belum Bisa Bersikap Soal Perppu Cipta Kerja |Republika OnlineWakil Ketua Achmad Baidowi sebut Baleg DPR belum bisa menyikapi Perppu Cipta Kerja.
続きを読む »

DPR: Perppu Cipta Kerja Belum Diserahkan, Belum Kita Pelajari |Republika OnlinePemerintah mengeklaim sudah membahas Perppu Cipta Kerja dengan Ketua DPR.
続きを読む »

Perppu Cipta Kerja Diteken Jokowi, Guspardi PAN: DPR Perlu Teliti dan Hati-hatiGuspardi Gaus DPR memahami langkah pemerintah karena mungkin dianggap pemerintah ada kekosongan hukum.
続きを読む »